DUA INSTINK DASAR MANUSIA.

Palangka Raya Siapkan Konsep Penguatan Sebagai Calon Ibu Kota Baru.

Bisnis.com, PALANGKA RAYA--Dewan Riset Daerah Provinsi Kalimantan Tengah sedang menyiapkan konsep penguatan bagi provinsi ini sebagai calon lokasi kepindahan Ibu kota Negara Republik Indonesia dari Jakarta yang dinilai daya dukung lahan sudah tidak memadai.

Ketua Dewan Riset Daerah (DRD) Kalteng Sulmin Gumiri pada rapat kerja di Palangka Raya, mengatakan pihaknya sudah mengumpulkan para periset guna menyiapkan kajian komprehensif dan riset berbagai aspek.

“Penyiapan konsep juga penguatan daerah penyangga meliputi 14 kabupaten/kota di provinsi dengan luas wilayah terbesar di Indonesia saat ini bersama Kaltim,” katanya Jumat (17/5/2019)

Konsep penguatan Kalteng sebagai calon Ibu kota Negara tetap berorientasi pada visi-misi Gubernur Kalteng yang diberi label “Kalteng Berkah” yaitu bagaimana penguatan kebijakan dan program-program prioritas dalam membawa provinsi ini pada arah kemajuan hingga sejajar daerah yang sudah maju di Tanah Air.

Penguatan program tentu dengan tetap memperhatikan dan mengedepankan karakteristik dan keunggulan lokal daerah.

Gubernur Kalimantan Tengah Sugianto Sabran menyatakan harapan besar kepada kalangan perguruan tinggi dan DRD Kalteng untuk menyiapkan konsep inovasi untuk dapat diimplementasikan pada 14 kabupaten/kota se-Kalteng.

“Dalam membuat kebijakan dan program dengan syarat utama harus berbasis riset dan hasil kajian dari kalangan akademisi dan tim ahli. Saya tidak mau dengar kalau ada bupati/wali kota yang berbuat hanya untuk pencitraan saja,” kata Gubernur Sugianto Sabran saat mengukuhkan DRD Kalteng di Palangka Raya, beberapa waktu lalu.

Ibu Kota Pindah, Jakarta Bisa Makin Bersaing dengan Singapura.

JAKARTA, KOMPAS.com — Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) meyakini pemindahan ibu kota tidak akan mengganggu tingginya pertumbuhan ekonomi di Jakarta. Menteri PPN/ Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro meyakini, Jakarta justru bisa semakin meningkatkan potensinya sebagai pusat bisnis, keuangan, dan perdagangan sehingga bisa bersaing dengan kota-kota besar di negara kawasan, seperti Kuala Lumpur, Bangkok, Manila, bahkan Singapura. Pasalnya, kontribusi pemerintahan terhadap keseluruhan kegiatan perekonomian Jakarta paling tinggi hanya 20 persen. Sementara sektor swasta mendominasi, jadi motor penggerak perekonomian Jakarta kali ini.

"Selain itu pemerintahan Jakarta akan tetap di Jakarta. Jadi intinya pertumbuhan ekonomi Jakarta akan tetap tinggi karena digerakkan oleh sektor swasta, dan penduduknya yang pindah cuma 1,5 juta orang. Sementara Jakarta itu penduduknya 10,3 juta orang kemudian kalau Jabodetabek itu hampir 25 juta, itu yang akan membuat pertumbuhan ekonomi Jakarta tetap tinggi," ujar Bambang di Jakarta, Senin, (13/5/2019). Tak hanya itu, Bambang pun meyakini pemindahan ibu kota bisa semakin menggairahkan industri properti Jakarta. Sebab, pihak swasta bisa menyewa gedung-gedung pemerintah yang ditinggalkan melalui skema Kerja Sama Pengelolaa (KSP). Fungsi dari gedung-gedung pemerintahan pun bisa dimaksimalkan. Bambang menilai, pemindahan ibu kota bisa meningkatkan daya saing Jakarta sebagai pusat bisnis dengan kota-kota besar negara kawasan Asia Tenggara. "Sekarang ini kan (Jakarta) hanya menjadi pusat di Indonesia aja," ujar dia.

Sementara jika rencana pemindahan ibu kota sudah terealisasi, daerah-daerah yang berada di sekeliling ibu kota baru bisa turut mendapatkan imbas kondisi perekonomian yang lebih baik. Hal tersebut diharapkan juga terjadi di tingkat nasional. Sebab, lokasi ibu kota baru yang terletak di kawasan Indonesia bagian tengah membuat rentang kendali pemerintahan yang akan lebih efisien dibandingkan Jakarta yang berlokasi di wilayah Indonesia bagian barat.

Pasuruan Jadi Target Penuhi Swasembada Bawang Putih 2021.

detikFinance

Jakarta - Kementerian Pertanian (Kementan) optimistis Indonesia dapat memenuhi kebutuhan bawang putih nasional dalam beberapa tahun ke depan atau tepatnya swasembada di tahun 2021. Pasalnya beberapa daerah di Indonesia cocok untuk melakukan budidaya bawang putih, salah satunya Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur.
Kepala Bagian Produksi Hortikultura dan Perkebunan Pasuruan, Dodi Setiawan mengatakan Pasuruan memiliki sekitar 3.000 hektare lahan yang cocok untuk bawang putih. 
Pasuruan memang dulunya sentra produksi bawang putih dan mulai tahun 2019, petani menanam kembali karena harga dan kebijakan pemerintah yang benar-benar mendukung. Kecamatan Tutur dan Tosari merupakan wilayah pengembangan di Pasuruan.
"Lahan bawang putih kami sekarang ini yang biasa ditanam kentang, supaya tidak terus menerus kentang, bawang putih bisa jadi alternatif juga. Di Kecamatan Tutur sendiri sudah 100 hektare ditanami bawang putih. Penanaman ini dilakukan importir dari kewajiban tanamannya 5%," ujar Dodi dalam keterangan tertulis, Sabtu (11/5/2019).
Menurut Dodi, hingga ini sudah ada 5 importir yang sudah melakukan wajib tanam. Hal itu pun mendapat dukungan dari petani guna melakukan rotasi tanaman untuk menjaga kesuburan lahan.
"Petani juga semangat karena harga bawang putih saat ini sangat menguntungkan petani," ujarnya.
Salah seorang petani bawang putih, Suyi (55) mengatakan pada Februari 2019 menanam bawang putih, bermitra dengan salah satu importir. Ia menanam bawang putih sekitar 3.450 meter dan ditargetkan panen bulan Juni mendatang.
"Tahun ini kami masih menanam sedikit karena takut rugi. Sekarang ini bawangnya agak bagus, buahnya agak besar. Saya lumayan puas. Nanti nanam lagi satu hektare," kata Suyi di lahan bawang putihnya di Desa Kayukebek, Kecamatan Tutur, Pasuruan.
Suyi menjelaskan, saat ini produksi bawang putih di lahannya hanya mampu menghasilkan 8 ton per hektare. Namun, bisa meningkat menjadi 15-20 ton per hektare jika penanganannya maksimal. 
"Karena ini kerja sama dengan perusahaan (importir), hasil panennya nanti dibelinya dengan harga Rp 15 ribu/kg," jelasnya.
Sementara itu, dari pihak importir, Cahyono mengatakan harga Rp 15 ribu/kg itu bukan kondisi basah, tapi kondisi mamel (posisi setengah kering) yang sudah dijemur sekitar 10 hingga 15 hari.
"Kalau posisi basah cabut itu kita hargai sekitar Rp 11.700/kg. Soal kerja sama kita 30-70 setelah pengembalian bibit. Jadi bibit kita kasih, tapi tidak sepenuhnya dari perusahaan," ujarnya.
Cahyono mengakui di tahun 2019 mendapat kewajiban tanam bawang putih dari Kementan seluas 150 hektare. Namun penanaman baru terealisasi seluas 21 hektare.
"Kami terus perluas lahan penanaman bawang putih. Petani di wilayah Tutur ini sangat antusias, jadi kami optimis bisa bantu pemerintah wujudkan swasembada," ujarnya.

Bukit Soeharto vs Gunung Mas, Mana yang Cocok Jadi Ibu Kota?

Jakarta, CNBC Indonesia - Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah meninjau dua lokasi yang digadang-gadang bakal jadi ibu kota baru RI. Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Basuki Hadimuljono, yang ikut dalam rombongan Presiden mengungkapkan plus minus dua lokasi tersebut.
Lokasi pertama, yakni di Kalimantan Timur (Kaltim) tepatnya di kawasan Bukit Soeharto yang berada di antara Balikpapan dan Samarinda. Di lokasi tersebut, Basuki menyebut terdapat laut yang berjarak 15-20 Km dari tepi daratan.
"Kemudian daratan dengan kondisi topografi yang perbukitan," kata Basuki di kantornya, Jumat (10/5/2019).
Adapun prasarana jalan di sekitar Bukit Soeharto menurut Basuki sudah cukup memadai. Terlebih, saat ini sedang dibangun Tol Balikpapan-Samarinda yang merupakan tol pertama di Kalimantan.
"Prasarana jalan sudah ada jalan tol, sehingga kesiapan untuk kehidupan perkotaan positif di situ. Tapi di sana juga lahannya ada batu bara," urainya.
Sementara itu, lokasi kedua yang sudah ditinjau, yakni di Kalimantan Tengah (Kalteng), tepatnya di kawasan Gunung Mas. Di lokasi tersebut, Basuki menyebut bahwa banyak perhutanan yang masih rindang.
"Hutannya masih asli. Jalan nasionalnya sudah kita bangun, bagus. Tapi dia jauh dari kota, sehingga perlu prasarana dasar yang lebih dari Kaltim," tandasnya.
Hingga saat ini, belum ada keputusan lokasi mana yang bakal ditetapkan sebagai ibu kota baru. Basuki menegaskan masih perlu berbagai pertimbangan sebelum presiden mengambil keputusan.
"Dua-duanya ya ada pertimbangan soal sosial budayanya. Sosial budaya di Kalteng dan Kaltim mungkin beda, nah ini harus dikaji dulu oleh Bappenas. Menerima 1,5 juta orang kan enggak gampang oleh masyarakat setempat. Itu harus dipelajari," pungkasnya.

Konsisten, Kementan Jalankan Aturan Wajib Tanam Bagi Importir Bawang Putih.

KOMPAS.com – Dalam rangka tercapainya target swasembada bawang putih, Kementerian Pertanian (Kementan) menegaskan untuk tetap konsisten menerapkan kebijakan wajib tanam bagi importir bawang putih. Upaya tersebut juga merupakan upaya Kementan melepaskan ketergantungan akut terhadap impor bawang putih. Meski demikian, pemerintah masih membuka peluang impor bawang putih konsumsi bagi para importir sampai tahun 2021. Tentang hal ini, Kepala Sub Direktorat Bawang dan Sayuran Umbi, Direktorat Jenderal Hortikultura Kementan Muh Agung Sunusi menegaskan sampai saat ini pihaknya belum menerima pengajuan rekomendasi impor dari Perum Bulog. Pihaknya juga membantah memberi keistimewaan kepada pihak-pihak tertentu. “Ada pihak yang menuding Kementerian Pertanian seolah memberikan keistimewaan kepada Perum Bulog dibanding importir bawang putih lain. Tudingan tersebut salah besar dan tidak beralasan," ungkap Agung sesuaia rilis yang Kompas.com terima, Rabu (8/5/2019). Agung menambahkan, Kementan masih dan akan selalu on the right track menegakkan aturan dan tak ada hal pengistimewaan. “Lagipula perlu diketahui, sampai sekarang ini belum ada pengajuan Rekomendasi Impor Produk Hortikultura (RIPH) bawang putih dari Bulog. Bagaimana mau dibilang mengistimewakan?" lanjutnya. Menurut Agung, munculnya anggapan adanya pengistimewaan tersebut dinilainya karena ada oknum yang kurang memahami peraturan secara utuh. Dalam Peraturan Menteri Pertanian nomor 38 tahun 2018 jelas diatur persyaratan importir bisa diterbitkan rekomendasi impornya, salah satunya telah melaksanakan wajib tanam di dalam negeri dan menghasilkan produksi produksi sekurang-kurangnya 5 persen dari volume pengajuan rekomendasi impornya. "Sementara dalam hal stabilisasi pasokan dan harga, impor bisa dilakukan oleh BUMN, contohnya Perum Bulog setelah mendapatkan penugasan dari Menteri BUMN dan melalui Rakortas," terangnya. Hal tersebut sesuai dengan Perpres 48 tahun 2016 tentang Penugasan Kepada Perusahaan Umum (Perum) Bulog dalam Rangka Ketahanan Pangan Nasional.
Lebih jauh, Agung menjelaskan hingga saat ini peraturan terkait importasi hortikultura termasuk bawang putih memberikan kewenangan kepada Kementan untuk menerbitkan RIPH. Sementara itu, kewenangan menerbitkan Surat Persetujuan Impor (SPI) berada di tangan Kementerian Perdagangan.  “Aturan kewenangannya sudah jelas, Kementan mengeluarkan rekomendasi dan Kemendag di persetujuan impornya. Batasan masing-masing sudah jelas dan tidak bisa dicampur aduk," ungkap Agung.  Oleh karena itu, Agung menegaskan tidak ada aturan yang diskriminatif apalagi dianggap menyengsarakan masyarakat. Ia mengatakan bahwa Kementan akan terus mengevaluasi para importir dalam menjalankan kewajiban tanamnya.  "Tentunya berlaku aturan reward and punishment," pungkas Agung.
Penulis : Alek Kurniawan
Editor : Mikhael Gewati

Swasta Diperbolehkan Bangun Hunian TOD Berskema KPBU.

Bisnis.com, SURABAYA-- Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) mendorong pengembang swasta untuk membangun hunian berkonsep transit oriented development (TOD) atau hunian terintegrasi dengan transportasi publik serta memanfaatkan skema Kerjasama Pemerintah Badan Usaha (KPBU) dalam membangunnya.

Dirjen Penyediaan Perumahan Kementerian PUPR Khalawi Abdul Hamid mengatakan bahwa pemerintah terus mempersiapkan skema KPBU untuk mendorong penyediaan perumahan dan mempersilakan pengembang swasta untuk menawarkan proyeknya guna mendapatkan skema tersebut.

“Hunian TOD bisa juga memanfaatkan KPBU. Itu sedang kami persiapkan. Kami harap pengembang swasta juga membangun TOD dan bukan hanya BUMN,” katanya pada acara peringatan puncak HUT Real Estate Indonesia (REI) ke-47 di Surabaya, Minggu (24/3/2019) malam.

KPBU perumahan adalah partisipasi sektor swasta dalam investasi penyediaan perumahan (khususnya rusunawa atau rusunami) bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) di atas lahan pemerintah berdasarkan perjanjian kerja sama antara pemerintah dan badan usaha. Skema ini sudah dijalankan untuk pembangunan infrastruktur seperti jalan tol dan bendungan.

Khalawi mengatakan bahwa pemerintah terus berupaya untuk meningkatkan penyediaan rumah dan tahun ini menargetkan pembangunan 1.250.000 rumah, atau meningkat dari target sebelumnya yang 1 juta unit.

Sebelumnya Wakil Sekjen DPP REI, Bambang Ekajaya menyambut baik ajakan PT KAI untuk membangun hunian berkonsep TOD di stasiun milik perusahaan kereta api tersebut.

Namun, dia berharap perlu ada payung hukum yang jelas dalam kerja sama tersebut. “Potensinya ini sangat besar, tetapi aturan mainnya harus clear, sehingga semua pihak pasti tidak ada yang dirugikan dalam hal ini,” ujarnya.

Bambang berharap kerjasama yang ditawarkan PT. KAI kepada pengembang swasta harus dirincikan secara jelas agar konsumen atau pembeli TOD dapat memahami kepemilikan dan keberpihakan lahan.

7 Mobil Kolaborasi Suzuki dengan Toyota, Apa Saja?

Liputan6.com, New Delhi - Kolaborasi Suzuki dan Toyota dipastikan akan menghasilkan model-model baru. Bahkan, beberapa model andalan masing-masing pabrikan akan dijual bersama-sama.

Lantas, model apa saja yang akan menjadi kolaborasi keduanya?

1. Vitara Brezza 

Toyota telah memastikan bahwa mereka akan rebadge salah satu SUV milik Suzuki, Vitara Brezza. Mobil yang rencananya akan dibangun di pabrik Toyota Kirloskar Motor India, akan hadir dengan satu pilihan mesin milik Suzuki, yaitu mesin diesel berkapasitas 1.5 liter. Vitara Brezza versi Toyota rumornya akan meluncur ke publik pada 2020 atau 2021.

2. Baleno 

Untuk model Suzuki yang akan hadir dengan emblem Toyota dalam waktu dekat ada Baleno. Baleno versi Toyota ini rencananya akan mulai mengaspal pada akhir tahun 2019 ini. Sama seperti Vitara Brezza, Toyota Baleno ini juga akan diproduksi di Toyota Kirloskar Motor, India.

Kemungkinan besar, Toyota Baleno ini akan hadir dengan dua pilihan mesin yaitu bensin 1.2 liter dan mesin diesel 1.3 liter. Untuk mesin bensin 1.2 liter akan dikombinasikan dengan 2 pilihan transmisi yaitu manual 5 percepatan dan otomatis CVT. Sedangkan mesin diesel akan dikombinasikan dengan sistem transmisi manual 5 percepatan.

3. Ertiga 

Ertiga merupakan nama baru yang berembus akan hadir dengan emblem Toyota. Kabarnya, mobil ini dipersiapkan oleh Toyota untuk diposisikan di kelas MPV di bawah Innova Crysta. Ertiga berlogo Toyota ini rencananya akan dipasarkan untuk pasar India dan Afrika.

4. Ciaz 

Bersamaan dengan rumor Ertiga versi Toyota, model Suzuki lainnya, Ciaz juga akan memakai emblem Toyota. Ciaz versi Toyota ini rencananya akan diposisikan untuk menggantikan penjualan dari Etios sedan. Sama seperti Ertiga, Toyota Ciaz juga akan dijual untuk pasar India dan Afrika. Sayangnya, belum ada info bocoran terkait spesifikasi yang akan digunakan oleh Toyota untuk Ciaz.

5. Corolla Altis 

Tidak hanya Suzuki yang memberikan model-model mobil terbarunya untuk Toyota, Toyota pun akan melakukan hal yang sama kepada Suzuki. Kabarnya, Toyota akan memberikan Corolla Altis kepada Suzuki. Namun, pemberian Corolla Altis untuk Suzuki tersebut baru akan dilakukan setelah tahun 2020 mendatang.

Rumor lainnya menyebutkan bahwa Suzuki akan menggunakan mesin sendiri pada Corolla Altis ini. Suzuki akan menggunakan mesin milik Ciaz yang berkapasitas 1.5 liter baik itu bensin ataupun diesel. Corolla Altis versi Suzuki ini kabarnya akan mulai dipasarkan pada akhir tahun ini.

6. RAV4 Hybrid

Toyota juga membuka peluang untuk memberikan RAV4 Hybrid kepada Suzuki untuk dipasarkan di Eropa. RAV4 sendiri saat ini menggunakan mesin bensin berkapasitas 2.5 liter yang digabungkan dengan 2 motor listrik sehingga menghasilkan tenaga 219 Tk. Sayangnya, belum ada informasi lanjutan mengenai kapan proyek Suzuki RAV4 electric ini akan dipasarkan.

7. Corolla Estate Hybrid 

Sama dengan RAV4 yang akan hadir dengan versi listrik untuk Suzuki. Toyota juga akan memberikan Corolla Estate bertenaga hybrid untuk Suzuki. Mobil tersebut kabarnya akan mengusung mesin hybrid berkapasitas 1.8 liter dan 2.0 liter. Untuk mesin 1.8 liter menghasilkan tenaga 120 Tk, sementara untuk mesin 2.0 liter akan menyemburkan tenaga hingga 177 Tk. Serupa juga dengan RAV4, kedua pabrikan tersebut juga belum memberikan konfirmasi kapan Corolla Estate versi Suzuki ini akan diproduksi.

Selain ketujuh mobil diatas, kedua pabrikan kabarnya juga sedang serius merancang untuk menghadirkan sebuah mobil LMPV yang akan dijual oleh Suzuki untuk di pasarkan di seluruh dunia. Lagi-lagi mereka masih tutup mulut terkait detail dari mobil tersebut. Toyota kabarnya juga akan membantu Suzuki untuk mengembangkan mobil khusus yang diperuntukkan untuk pasar India.

Sebenarnya, pada awal bulan ini Toyota juga sudah mulai menjual beberapa produk Suzuki di negara Kenya. Beberapa model tersebut yaitu Alto 800, Omni Cargo, Swift GA, Jimny GA, Ciaz GL, dan Vitara GL. Sebagian besar model tersebut diproduksi di negara India.

Sayangnya, hingga saat ini belum ada informasi terkait apakah kemitraan Suzuki dan Toyota tersebut akan berdampak juga untuk pasar Indonesia. Di Indonesia sendiri, Toyota menjalin kemitraan dengan Daihatsu dan telah menghasilkan beberapa model seperti Avanza-Xenia, Rush-Terios, Agya-Ayla, dan Calya-Sigra.

Sumber: Otosia.com.

Start Up Ini akan Bangun Ratusan Kampung Perikanan Digital.

JAKARTA, KOMPAS.com - Membangun sebuah perusahaan rintisan bisa jadi memang mudah. Kemudahan yang ditawarkan oleh teknologi membuat semakin banyak perusahaan-perusahaan rintisan atau start up kian menjamur di dalam negeri.

Namun, untuk mengembangkan sebuah start up menjadi lebih berdaya dan memiliki daya saing tak semudah membalikkan telapak tangan.

Pendiri sekaligus CEO eFishery Gibran Huzaifah mengatakan, bahkan dirinya sempat berada di masa ketika tidak ada investor yang tertarik untuk mendanai perusahaannya.

"Kami dulu di awal agak susah mendapatkan pendanaan, waktu itu kami tawar-tawarkan, belum ada yang mau," ujar dia di Jakarta, Rabu (20/3/2019).

Hingga akhirnya di satu titik, perusahaan yang dia bangun sejak tahun 2013 ini mendapat pendanaan oleh investor, dan terakhir pada 2018 lalu, eFishery mendapat pendanaan Seri A sebesar 4 juta dollar AS.

"Baru setelah itu banyak lagi yang datang nawarin dengan jumlah yang kira-kira sama atau malah lebih besar. Kita malah kesel, ke mana aja kemarin ibaratnya kaya mantan pacar yang ninggalin, pas udah sukses dia baru dateng. Ya money follow money lah," ujar Ghibran.

Kampung Digital Perikanan

Saat ini Gibran tengah membangun kampung perikanan digital. Dengan memulai membangun di wilayah Jawa Barat, di 10 kampung, dia akan mengembangkannya menjadi setidaknya 100 kampung dalam waktu 2 tahun.

"Kami maunya bisa 100 kampung tapi mungkin enggak bisa tahun ini. Tahun ini paling 25 kampung. Cuma 2 tahun ini targetnya 100 kampung digital," kata Gibran.

Dengan adanya kampung perikanan digital ini bisa semakin memajukan petani yang ada di daerah. Sebab, dengan berbagai terobosan teknologi otomatisasi pangan yang dia lakukan, petani jadi bisa mengatur banyaknya pangan dan waktu memberi pangan melalui aplikasi.

Menurutnya, hal tersebut bisa mempersingkat waktu panen para petani tambak yang tadinya 3 bulan sekali menjadi 2 bulan sekali.

"Pendapatan petani jadi meningkat dua kali lipat," ujar dia.

Untuk bisa mendapatkan hardware pangan otomatis tersebut, petani tambak perlu merogoh kocek hingga Rp 7,8 juta. Namun, mereka bisa menyewa dengan biaya Rp 300.000 per bulan.

Tak hanya menyediakan teknologi, kata dia, keberadaan eFishery pun memancing banyak lembaga keuangan untuk menyalurkan kredit ke para petani tambak.

Mulai dari bank-bank BUMN hingga fintech peer to peer lending, mereka bersedia memberikan pinjaman ke petani ikan karena perusahaan memiliki data panen ikan yang menjadi jaminan panen setiap dua bulannya.

"Awalnya juga bank enggak mau kasih pinjaman karena telalu berisiko, tapi setelah ada data, transaksi, jadi ter-manage. Kita juga bakal kasih asuransi pertama juga ke petani. Yang kayak gitu akhirnya bisa dinego karena ada data," ucapnya.

Sebagai catatan, eFishery merupakan perusahaan rintisan yang bergerak di bidang perikanan dengan mengandalkan teknologi berupa hardware untuk pemberian pangan secara otomatis sehinga mempermudah petani tambak udang dan ikan dalam menjadwal pemberian pangan melalui aplikasi.

Hingga saat ini, eFishery telah merangkul 1.200 nelayan di 22 provinsi di seluruh Indonesia.

PenulisMutia Fauzia

EditorBambang Priyo Jatmiko.

Disinggung dalam Debat Pilpres Ketiga, Apa Itu Stunting dan Dampaknya?

KOMPAS.com - Masalah stunting atau pertumbuhan tidak optimal disinggung dalam debat pilpres putaran ketiga tadi malam.

Menurut data Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas) tahun 2018, angka kejadian stunting di Indonesia 30,8 persen. Angka ini tergolong masih tinggi jika mengacu ambang batas maksimal Badan Kesehatan Dunia (WHO) yang menargetkan stunting 20 persen.

Caroline Riady, Wakil Presiden Direktur Siloam Hospitals Group mengatakan, 30 persen anak balita di Indonesia terancam kondisi stunting yang dapat menghambat pertumbuhan fisik maupun perkembangan kemampuan kognitif dan intelektual anak

Lantas, apa yang dimaksud stunting?

Stunting adalah kondisi di mana pertumbuhan anak terhambat sehingga memiliki perawakan pendek.

Kondisi ini muncul karena kebutuhan asupan nutrisi selama sembilan bulan di dalam kandungan tidak terpenuhi atau selama masa pertumbuhan kritis.

Para ahli menyepakati, stunting terbentuk dalam 1.000 hari pertama kehidupan anak sejak di dalam rahim.

"Penyebab utama stunting berasal dari 1.000 hari pertama kehidupan sejak awal kehamilan hingga anak berusia dua tahun," kata Dr. dr. Dian Novita Chandra, M. Gizi yang merupakan staf pengajar dari Departemen Ilmu Gizi FKUI.

Hal itu bisa karena kurangnya jumlah asupan makanan atau kualitas makanan yang kurang baik, misalnya kurangnya variasi makanan.

Selain makanan, kesehatan ibu selama kehamilan, pola asuh dan kesehatan anak, serta kondisi sosial, ekonomi dan lingkungan.

Dampak stunting sepanjang kehidupan

Gawatnya, kekurangan gizi pada masa anak-anak berdampak serius tidak hanya saat usia kecil anak, tapi berdampak pada sepanjang hidupnya.

Stunting memengaruhi kapasitas belajar pada usia sekolah, nilai dan prestasi sekolah, upah kerja pada saat dewasa, risiko penyakit kronis seperti diabet, morbiditas dan mortalitas, dan produktivitas ekonomi.

Jika tidak ditangani dengan baik, persoalan stunting yang masif dapat menganggu produktivitas nasional dan mengancam masa depan generasi muda dan bangsa. Stunting berdampak negatif pada daya tahan dan kecerdasan anak secara jangka panjang.

Studi yang dilakukan oleh McDonald CM dkk (2013) atas negara-negara di Asia, Afrika, dan Amerika Latin menunjukkan bahwa tingkat kematian anak yang mengalami stunting dan kekurangan berat badan tiga kali lebih besar ketimbang anak dengan gizi memadai.

Adapun studi yang dilakukan Grantham-McGregor dan Baker-Henningham (2005) menunjukkan bahwa di banyak negara, stunting berkaitan dengan rendahnya kemampuan kognitif anak dan performa mereka di sekolah.

"Jika kualitas sumber daya manusia Indonesia rendah akibat stunting, bonus demografi yang diprediksi akan dinikmati pada kurun 2030-2040 berpotensi menjadi petaka alih-alih karunia," imbuh Carolina.

Seperti disampaikan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), persoalan stunting diperkirakan dapat menyebabkan hilangnya 3 persen Pendapatan Domestik Bruto (PDB) Indonesia, atau sekitar Rp 300 triliun. Angka ini setara dengan 13,8 persen proyeksi pendapatan negara tahun 2019.

Diresmikan Jokowi, Bandara Depati Amir Dipersiapkan Jadi Bandara Internasional.

PANGKALPINANG, KOMPAS.com — Presiden Joko Widodo, Kamis (14/3/2019) pagi, meninjau Bandar Udara Depati Amir, Kota Pangkalpinang, Bangka Belitung.

Pengoperasian bandara ini berlangsung sejak 2017, tetapi belum sempat diresmikan Presiden Jokowi.

Pemerintah masih berencana mengembangkan terminal penumpang karena bandara itu masih kelebihan kapasitas.

Tiba di bandara menggunakan pesawat kepresidenan Indonesia-1 pukul 09.25, Presiden didampingi Ibu Negara Iriana langsung meninjau beberapa area bandara.

Jokowi sempat mendapatkan paparan soal pengembangan terminal penumpang bandara tersebut dari Direktur Angkasa Pura II Muhammad Awaluddin.

Beberapa area yang ditinjau Presiden di antaranya ruang kedatangan penumpang, ruang tunggu penumpang, hingga sejumlah fasilitas, salah satunya kursi pijat.

Presiden Jokowi sempat menyapa calon penumpang yang sedang menunggu pesawat di ruang tunggu.

"Mau ke mana, Pak?" tanya Jokowi kepada salah seorang calon penumpang.

"Mau ke Tanjung Pandang," jawab pria bernama Saparudin (75) itu.

Para penumpang juga bersalaman dan meminta foto bersama Jokowi.

Kepada wartawan, Presiden mengatakan, pemerintah mempersiapkan bandara tersebut untuk menjadi bandara internasional.

"Kan ini baru dibangun terminalnya. Nanti sayap kanan dibangun lagi dengan kapasitas 3 juta (penumpang), sayap kiri dibangun juga jadi 5 juta. Baru kita bicara masalah itu (menjadi bandara internasional)," ujarnya.

Presiden yakin pengembangan bandara itu akan mendongkrak pertumbuhan ekonomi di Bangka Belitung.

Selain mempersiapkan pembangunan kawasan ekonomi khusus, pemerintah juga mengembangkan sektor pariwisata di provinsi itu.

Dalam peninjauan ini, Jokowi ini didampingi oleh Gubernur Bangka Belitung Erzaldi Rosman, Menteri Koordinator Ekonomi Darmin Nasution, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi, Menteri Pariwisata Arief Yahya, dan Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko.

Waskita Karya Mulai Diversifikasi Lini Usaha.

Bisnis.com, JAKARTA -- PT Waskita Karya Tbk. bakal memulai diversifikasi di lini usaha investasi dengan membidik pengusahaan energi terbarukan, pengolahan sampah, dan air minum. Diversifikasi diharapkan membuat perseroan tidak lagi tergantung pada bisnis jalan tol yang saat ini masih dominan. Direktur Human Capital Management Waskita, Hadjar Seti Aji mengatakan perseroan kini telah tumbuh menjadi perusahaan kontruksi skala besar sehingga ketergantungan terhadap kontrak-kontrak dari lembaga pemerintah perlu diimbangi dengan kontrak yang diciptakan sendiri lewat investasi. Per akhir 2018 lalu, aset Waskita Karya telah mencapai Rp124,39 triliun.

Hadjar menambahkan, dalam beberapa tahun ke depan, pengusahaan jalan tol tidak lagi menarik seperti lima tahun terakhir yang mana perseroan sangat gencar mengakuisisi konsesi jalan tol di Jawa. Di samping itu, nilai paket pekerjaan konstruksi dari Kementerian Pekerjaan Umum & Perumahan Rakyat (PUPR) lanjutnya cenderung menurun dan tersebar ke badan usaha jasa konstruksi kelas menengah dan kecil. "Kami tidak bisa mengandalkan murni dari eksternal. Jadi kami harus mengkreasi market kita sendiri dengan cara investasi," jelasnya saat berkunjung ke redaksi Bisnis Indonesia, Senin (11/3/2019).

Menurut Hadjar, ada tiga bidang infrastruktur yang menjadi fokus perseroan dalam diversifikasi usaha. Ketiga bidang itu yakni energi terbarukan, pengolahan sampah, dan air minum. Dia menerangkan, perseroan tengah menjajaki kerja sama dengan pemerintah dalam pengembangan energi terbarukan yang berasal dari sampah atau pembangkit listrik tenaga sampah (PLTSa).

Inovasi Pembiayaan Diracik Untuk Akselerasi Pembangunan Infrastruktur di Daerah.

Bisnis.com, JAKARTA - Pemerintah mendorong percepatan pembangunan infrastruktur di daerah dengan menyediakan sejumlah inovasi bagi pembiayaan proyek infrastruktur. Pasalnya, di tengah keterbatasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) maupun Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) pembangunan infrastruktur tetap diperlukan untuk menjaga pertumbuhan ekonomi di daerah-daerah penopang perekonomian nasional. 

Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Makro dan Keuangan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Iskandar Simorangkir mengatakan salah satu kunci keberhasilan agar bisa keluar dari middle income trap country adalah dengan cara meningkatkan daya saing sekaligus peningkatan kualitas sumber daya  manusia (SDM). "Untuk meningkatkan daya saing, salah satu hal utama adalah dengan membangun infrastruktur," ujarnya di Jawa Timur, melalui keterangan resmi yang diterima Jumat (8/3/2019). 

Iskandar menegaskan kebutuhan infrastruktur tidak dapat dibangun dengan cepat melalui pendanaan dengan pola tradisional. “Kita perlu mencoba pola yang sudah dilakukan pemerintah pusat, diikuti oleh pemerintah daerah dengan inovasi-inovasi, misalnya dengan pinjaman daerah ataupun opsi-opsi lainnya," ujarnya. Dia mengatakan bahwa untuk memenuhi kebutuhan pembiayaan pembangunan infrastruktur, pemerintah saat ini mengoptimalkan 7 (tujuh) pos alternatif pembiayaan infrastruktur.

Tujuh pos pembiayaan tersebut yakni, Pertama, pasar modal, melalui Kontrak Investasi Kolektif (KIK), Dana Investasi Real Estat (DIRE), KIK Efek Beragun Aset (EBA), Dana Investasi Infrastruktur (Dinfra), dan obligasi daerah. Kedua, hibah dan Dana Alokasi Khusus (DAK). Ketiga, pinjaman melalui perbankan, kembaga keuangan non bank, pemerintah, ataupun lembaga yang mendapatkan penugasan seperti PT Sarana Multi Infrastruktur (PT SMI). Keempat, multilateral bank. Kelima, enviromental fund. Keenam, Kerja sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU), dan Ketujuh, hak pengelolaan terbatas / Limited Consession Scheme (LCS). "Misalnya pembangunan jalan tol, tidak mungkin pendanaan dari pusat bisa mengakomodir kebutuhan tersebut. Oleh karena itu, kita hadirkan inovasi seperti sekuritisasi dalam bentuk asset backed securities, bahkan kita tengah mencoba LCS yang sedang dikembangkan juga di berbagai daerah," ujarnya. 

Selain itu, peningkatan akses daerah terkait sumber-sumber pembiayaan juga dilakukan dengan memperhatikan prinsip kehati-hatian melalui tiga langkah nyata. Pertama, melalui perubahan Peraturan Pemerintah (PP) tentang Pinjaman Daerah melalui PP No.30/2011 menjadi PP No.56/2018. Kedua, pendampingan penerbitan obligasi daerah. Ketiga implementasi percepatan pemberian pinjaman daerah. 

Oleh sebab itu, pihaknya pun gencar melakukan sosialisasi terkait banyaknya inovasi pembiayaan tersebut yang bisa dimanfaatkan untuk Infrastruktur daerah, seperti melalui sejumlah seminar nasional untuk meningkatkan pemahaman Pemda atas sumber-sumber pendanaan non APBD tersebut. Wali Kota Batu, Dewanti Rumpoko mengapresiasi atas terselenggaranya sosialisasi dari pemerintah pusat tersebut di Kota Batu, karena kondisi infrastruktur di wilayahnya masih perlu ditingkatkan, di tengah tingginya pertumbuhan sektor pariwisata. "Melihat pesatnya pertumbuhan ekonomi melalui sektor pariwisata di Kota Batu, kami berharap dapat bekerja sama dengan pemerintah pusat memperbaiki tantangan ini," ujarnya. 

Namun demikian, Iskandar melanjutkan, bahwa pemerintah sebenarnya juga menyadari tantangan yang dihadapi Pemda untuk mengakses inovasi pembiayaan tersebut, khususnya pasar modal dan lembaga keuangan, masih rendah. "Oleh karena itu, arah kebijakan yang perlu dilakukan adalah dengan membuat regulasi yang mendukung, agar akses pemerintah daerah di pasar modal untuk mendapat pinjaman menjadi lebih mudah,” pungkas Iskandar. 

Hingga Maret, Modal Asing Masuk ke Indonesia Capai Rp 60 Triliun.

JAKARTA, KOMPAS.com - Bank Indonesia mencatat sampai 6 Maret 2019,modal asing yang masuk ke Indonesia (capital inflow) mencapai Rp 60 triliun.

Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo Jumat (8/3/2019), merinci modal asing yang masuk tersebut yakni Rp 50,2 triliun untuk pembelian SBN (Surat Berharga Negara) dan Rp 10,5 triliun dari saham.

Modal asing yang masuk terus meningkat dari Februari yang mencapai Rp 49,6 triliun. Angka ini jauh lebih tinggi pada periode yang sama tahun lalu.

Dia menyebutkan, pada periode Januari - Maret 2018 lalu, aliran modal asing keluar mencapai Rp 9,9 triliun.

"Tahun lalu malah outflow, tahun ini Alhamdulillah inflow," kata Perry.

Menurut Perry,  banyaknya modal asing yang masuk karena dipengaruhi oleh kepercayaan investor asing di pasar keuangan Indonesia yang terus meningkat dan berjalan baik.

"Investor dari dalam dan luar negeri terhadap ekonomi kita itu baik (kepercayaannya), dan imbal hasil aset dalam keuangan di dalam negeri juga baik," kata Perry.

Bakal Ada 11.000 Lowongan Kerja di BUMN, Lulusan SMA Bisa Daftar.

Jakarta - detikFinance - Perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) akan membuka 11.000 lowongan kerja. Lowongan ini dibuka sejalan dengan perayaan hari ulang tahun (HUT) Kementerian BUMN yang digelar dua bulan, Maret dan April 2019.

Lowongan yang dibuka berasal dari bermacam-macam BUMN. Lowongan tersebut akan diumumkan melalui web Kementerian BUMN yang terhubung ke web masing-masing BUMN. "Macam-macam, perkebunan, Pertamina, Himbara, pelabuhan. Beberapa sudah mulai," kata Kepala Biro Umum dan Humas Kementerian BUMN Wahyu Wibowo di kantornya, Senin (4/3/2019).

Corporate Secretary Bank Mandiri Rohan Hafas mengatakan, lowongan tersebut terbuka dari lulusan sekolah menengah atas (SMA). Lulusan itu, nanti akan menjalani pelatihan. "SMA bisa terus jadi vokasi selama setahun dan nanti jadi tenaga di berbagai BUMN," kata Rohan.
Rohan mengatakan, bahkan Bank Mandiri juga menarik pegawai dari lulusan pesantren.
"Kemudian beberapa ada dari pesantren. Lulusan pesantren itu akan vokasi lulus, nanti ada rekrut, yang kami sudah jalan sekarang sudah ada Bank Syariah Mandiri. Dari sekian aplikasi sudah ada 35 yang sudah menjadi karyawan, dan akan masuk program vokasi selama setahun," paparnya.
Wahyu Wibowo melanjutkan, berkarir di BUMN memiliki keuntungan. Lantaran, ikut berkontribusi untuk negara. Dari sisi gaji, kebanyakan di atas upah minimum provinsi (UMP).
"Gaji bermacam-macam, BUMN kan sizenya beda-beda, tapi kan minimal UMP, tapi sebagian besar BUMN pasti di atas UMP," terangnya.

Startup Ini Membidik 1,2 Juta Pencari Kerja.

JAKARTA, KOMPAS.com - Pelaku usaha rintisan atau startup yang menyajikan layanan lowongan pekerjaan berbasis online kian menjamur. Pemainnya tidak cuma dari dalam negeri saja, tapi juga dari luar negeri. Salah satunya adalah Kalibrr, perusahaan teknologi asal Amerika Serikat. Perusahaan ini sudah beroperasi di pasar lokal sejak Agustus 2016. Selain Indonesia, di periode yang sama, aplikasi tersebut juga sudah menjalankan bisnis di Filipina. Dan dua bulan lagi, tepatnya April nanti, segera meluncur di Vietnam. Ekspansi tersebut setelah Kalibrr resmi mendapatkan injeksi modal sekitar 4 juta dollar AS dari sejumlah investor teknologi, seperti Patamar Capital, Wavemaker Partners, Omidyar Network, Kickstart Ventures dan Y Combinator. Target bisnis Kalibrr tahun ini adalah bisa menjaring hingga 1,2 juta pencari kerja, naik dua kali lipat dari tahun sebelumnya.
Permata Indwita Setia Putri, Country Strategy & Program Management Head of Kalibrr mengklaim, aplikasi yang ditampilkan di pasar lokal ini, mempunyai nilai lebih ketimbang aplikasi sejenis. Sebab, Kalibrr menerapkan teknologi kecerdasan buatan atau artificial intellegent (AI). Berkat teknologi tersebut, para pencari kerja, tentu setelah mengisi data diri dan preferensi pekerjaan serta jabatan yang diinginkan, bakal diingatkan kembali oleh Kalibrr, soal jenis pekerjaan yang diminati dan sesuai dengan kriteria dari para pencari kerja. Sebaliknya, perusahaan yang sudah bermitra dengan Kalibrr, bisa mendapatkan calon pekerja yang sesuai dengan kriteria dan spesifikasi yang diharapkan. "Jadi tujuan kami adalah untuk membantu proses rekrutmen dan membantu perusahaan, maupun negara untuk mencapai kesuksesan," katanya, Rabu (27/2/2019). Supaya hasil yang diinginkan positif, yakni pencari kerja berpeluang mendapatkan pekerjaan dan sebaliknya perusahaan mendapat pekerja idaman, Kalibrr mensyaratkan pencari kerja mengisi identitas diri yang lengkap seperti yang ada di daftar riwayat hidup.
Setelah semua data terisi, lantas secara otomatis bakal muncul posisi dan perusahaan yang cocok dengan kriteria daftar riwayat hidup kandidat. Ia mengklaim, jumlah pencari kerja yang dipanggil untuk proses selanjutnya, yakni wawancara sekarang ini minimal sudah 74 persen. Melihat cara kerja dari Kalibrr, banyak perusahaan yang sudah bermitra dengan perusahaan tersebut. Saat ini, kata Permata, pihaknya sudah menggandeng lebih dari 500 mitra. Sebut saja Bank Mandiri, BNI, BCA, Bank Permata, Home Credit, Gojek, Shopee, Lazada, Tokopedia, Unilever dan masih banyak lainnya. Pendapatan Kalibrr sendiri berasal dari iklan lowongan kerja dari perusahaan yang bersangkutan. Tarifnya tergantung dari klasifikasi perusahaan. Seperti level start up hingga korporasi besar. Sayang, Permata tidak merinci target pendapatan Kalibrr tahun ini termasuk periode sebelumnya.

Pelabuhan Kuala Tanjung Bakal Tekan Biaya Logistik.

Liputan6.com, Jakarta - Pelabuhan Kuala Tanjung di Sumatera Utara akan diresmikan pada bulan ini. Keberadaan pelabuhan tersebut diharapkan membantu menekan biaya logistik dan menurunkan harga barang-barang khususnya di wilayah Sumatera.

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan, dengan kedalaman yang mencapai 16-17 meter Low Water Spring (LWS), Pelabuhan Kuala Tanjung bisa disandari kapal-kapal besar. Oleh sebab itu, pengoperasian pelabuhan diharapkan mampu menekan biaya logistik sehingga terciptanya efisiensi.

"Dengan penurunan biaya logistik nantinya bisa berdampak pada penurunan harga barang-barang sekitar 35 persen-55 persen. Selain itu, di pelabuhan ini juga bisa disandari cruise yang mampu membawa 3.000-5.000 wisatawan yang bisa mendorong pariwisata Indonesia, khususnya di daerah Sumatera Utara,” ujar dia di Jakarta, Minggu (3/3/2019).

Saat ini, Kuala Tanjung Multipurpose Terminal (KTMT)‎ telah dilengkapi dengan fasilitas kepelabuhanan yang lengkap dan modern dengan didukung sistem IT yang terintegrasi. Guna meningkatkan layanan kepada pengguna jasa dan meningkatkan kecepatan proses bongkar muat, KTMT akan dilayani Container Crane bertenaga listrik dengan kapasitas 45 Ton dan mampu meng-handle container dengan kapasitas 20 feet, 40 feet hingga 45 feet.

KTMT berkapasitas 600 ribu TEUs ini juga dilengkapi dengan dermaga 500x60 m, trestle sepanjang 2,8 km untuk empat jalur truk selebar 18,5 m serta dilengkapi rak pipa 4 line x 8 inch.

Selain itu, Terminal Multipurpose Kuala Tanjung juga didukung berbagai sarana dan prasarana infrastruktur bongkar muat modern dan canggih antara lain 3 unit Ship to Shore (STS) Crane, 8 unit Automated Rubber Tyred Gantry (ARTG) Crane, 21 unit truck terminal, dan 2 unit MHC serta Terminal Operating System (TOS) Peti Kemas maupun curah cair.

Pada tahap awal, KTMT yang dikelola oleh PT Prima Multi Terminal, perusahaan patungan antara Pelindo 1, PT Pembangunan Perumahan, dan PT Waskita Karya ini diharapkan bisa melayani ekspor hingga 600 kontainer setiap minggunya.

Telah ada sejumlah perusahaan berlokasi di KEK Sei Mangkei, diantaranya Unilever, Wilmar, PT Domas Agrointi Prima (Bakrie Group), Permata Hijau Group (PHG), dan P&G yang telah berkomitmen untuk melakukan ekspor dengan tujuan ke China, India, dan negara-negara di Asia melalui Pelabuhan Kuala Tanjung.

Pengiriman komoditas melalui Pelabuhan Kuala Tanjung menawarkan integrasi antara moda angkutan laut dan angkutan berbasis rel sehingga akan meningkatkan efisiensi serta menekan emisi karbon.

KTMT telah melakukan kegiatan ekspor perdana sebanyak 205 TEUs menggunakan Kapal Wan Hai 505 pada 27 Desember 2018. Kemudian pada 14 Februari 2019, KTMT melakukan kegiatan pengapalan ekspor yang membawa muatan 261 TEUs menggunakan Kapal Wan Hai 507. Komoditas ekspor berupa turunan CPO yang diangkut menggunakan Kapal milik Wan Hai Lines dengan ukuran panjang (LoA) 268 meter, berbobot 50.000 GT berkapasitas 4.500 TEUs yang melayani rute direct call intra Asia India menuju China.

Jokowi dorong pengusaha mikro naik kelas.

KONTAN.CO.ID - GORONTALO. Presiden Joko Widodo mendorong pengusaha mikro untuk dapat naik kelas.

Hal itu diungkapkan saat memberikan sambutan penyaluran pembiayaan Ultra Mikro (UMi) di Pasar Sentral Gorontalo. Jokowi berharap program UMi dapat mendorong pengusaha naik kelas.

"Kita lakukan agar ekonomi kecil bisa tumbuh ke ekonomi menengah, bisa naik kelas," ujar Jokowi, Jumat (1/3).

Beberapa program telah diluncurkan untuk mendorongnya. Selain UMi, terdapat program Membina Ekonomi Keluarga Sejahtera (Mekaar) dan bank wakaf mikro yang membantu perekonomian mikro.

Jokowi yakin, pengusaha kecil yang mendapat pinjaman akan ada yang mampu naik kelas. Pembiayaan skala mikro merupakan awal bagi pengusaha untuk mengembangkan usaha.

"Semua harus dimulai dari kecil tidak ujug-ujug langsung gede," terang Jokowi.

Pinjaman mikro tersebut diharapkan dapat meningkatkan penjualan dari pengusaha. Guna mencapai hal tersebut Jokowi meminta pelaku usaha untuk melakukan penghitungan secara detil.

Pada cara tersebut Jokowi didampingi Ibu Negara Iriana Joko Widodo, Menteri Keuangan Sri Mulyani, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono, dan Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko.

Hadapi Revolusi Industri 4.0, Pemerintah Gandeng Swasta Tingkatkan Kualitas SDM.

Bisnis.com, JAKARTA --  Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian menyatakan bahwa guna menghadapi hadirnya era Revolusi Industri 4.0 sekaligus disrupsi ekonomi, pemerintah gencar mengajak kolaborasi swasta untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM) Tanah Air. Pasalnya, kehadiran Revolusi Industri 4.0 sekaligus perkembangan digitalisasi ekonomi dalam skala nasional tidak hanya memunculkan banyak peluang, tetapi juga tantangan dan disrupsi dalam tatanan pasar tenaga kerja. 

Deputi Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Kreatif, Kewirausahaan, dan Daya Saing Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah, Kemenko Perekonomian, Mohammad Rudy Salahuddin mengatakan perkembangan artificial intelligence yang dapat menggantikan pekerjaan manusia, menjadi tantangan tersendiri yang perlu segera ditangani dengan melaksanakan program-program peningkatan kualitas SDM. 

"Saat ini, pemerintah tidak lagi bertindak sebagai regulator, namun akan lebih berfungsi sebagai fasilitator dan akselerator," ujarnya melalui keterangan resmi," Rabu (27/2). Oleh sebab itu, pemerintah terus gencar meningkatkan kualitas SDM melalui  kolaborasi dengan pihak swasta yang direalisasikan dengan penandatanganan nota kesepahaman Program Kemitraan Ekonomi Umat dan pemberdayaan Usaha, Kecil, dan Menengah oleh Kemenko Perekonomian dengan Kamar Dagang Indonesia (KADIN) dan tiga start-up unicorn, seperti Tokopedia, Bukalapak, dan Gojek. 

Penandatanganan memorandum of understanding (MoU) dilakukan dalam acara KADIN Entrepreneurship Forum 2019 yang mengangkat tema 'Boosting Indonesia’s Entrepreneurial in Disruptive Economy Era' di Satoo Garden, Shangri-La Hotel Jakarta, Rabu (27/2).

Menurut Rudy Salahuddin, dukungan terhadap perbaikan kualitas SDM ini akan berimplikasi pada perkembangan ekonomi digital yang juga diyakini dapat mendorong terwujudnya inklusivitas. "Berkembangnya aplikasi on demand dan marketplace misalnya, memiliki kontribusi besar untuk mengurangi angka pengangguran, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dan inklusivitas keuangan," ujarnya.

Sementara itu, Ketua Umum KADIN Indonesia Rosan P. Roeslani terus mendorong agar para pengusaha untuk cepat beradaptasi dengan kondisi yang ada saat ininagar usaha yang dijalankan tetap berlangsung dan tidak tergilas oleh perubahan cepat dari ekonomi digital. “Bertumpu kepada potensi yang ada, pengusaha harus selalu melakukan antisipasi terhadap tren perubahan yang akan terjadi, mengembangkan inovasi-inovasi baru dengan memanfaatkan kemajuan teknologi, dan melakukan kolaborasi agar bisnis yang dijalankan menjadi lebih efektif dan efisien,” ujarnya. 

VP Government Relations GOJEK Damar Juniarto menyampaikan bahwa pihaknya berkomitmen untuk melatih puluhan ribu UMKM, baik di kota-kota besar maupun seluruh Indonesia terkait dengan dasar-dasar pengetahuan manajemen bisnis di era digital dengan memanfaatkan teknologi agar menjadi wirausaha yang lebih kompeten, produktif dan kompetitif. Menurutnya program GOJEK Wirausaha #GerakanOnlineNusantara memiliki keistimewaan yaitu memberikan akses langsung kepada para UMKM yang sudah mengikuti pelatihan untuk masuk ke ekonomi digital lewat platform GOJEK, antara lain GO-FOOD, GO-PAY serta Arisan Mapan. 

Menurutnya tantangan utama bagi pelaku UMKM di Indonesia pada era digital saat ini adalah akses dan pengetahuan terhadap penggunaan teknologi secara optimal yang dapat membantu mereka mengembangkan bisnis, meningkatkan keterampilan untuk bersaing dan menjangkau pasar yang lebih luas. "Program GOJEK Wirausaha #GerakanOnlineNusantara adalah wadah bagi pelaku UMKM untuk berinovasi melalui teknologi sehingga meningkatkan daya saing mereka di era digital,” tutup Damar.

Menko Darmin Pastikan KUR Tak Perlu Agunan.

TASIKMALAYA, KOMPAS.com - Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution memastikan, untuk mendapatkan Kredit Usaha Rakyat, nasabah tidak perlu memberikan jaminan kepada bank.

Hal ini dilakukan untuk memudahkan debitur untuk mendapatkan modal usahanya.

“ KUR itu tidak wajib agunan tambahan. Asal tanahnya jelas, sewa apa milik sendiri," ujar Darmin di Pondok Pesantren Miftahul Huda di Kabupaten Tasikmalaya, Jawa Barat, Rabu (27/2/2019).

Meski begitu, Darmin tak menampik bahwa ada bank yang masih meminta agunan saat menerima pengajuan kredit. Hal ini dilakukan semata antisipasi jika nantinya terjadi kredit macet.

"Jadi kalau ada petugas Bank yang mensyaratkan sertifikat tanah atau rumah sebagai agunan, itu hanya pikirannya si petugas Bank, kita pahamlah, tentu dia ingin lebih aman. Tapi itu sebenarnya tidak diwajibkan," kata Darmin.

Di sisi lain, pemerintah juga mempermudah masyarakat mendapatkan sertifikat tanah. Tahun lalu, lebih dari 7 juta lahan telah disertifikasi.

Tahun ini, pemerintah menargetkan 9 juta lahan. Dengan demikian, dalam waktu 2 himgga 3 tahun ke depan, seluruh masyarakat punya tanah bersertifikat.

Sertifikat tersebut, kata Darmin, bisa diagunkan ke bank untuk permintaan KUR.

“Yang penting Anda benar-benar punya usaha, dan berniat modalnya untuk mengembangkan usaha, bukan buat belanja konsumtif," kata Darmin.

Darmin juga meminta perbankan untuk tidak mempersulit masyarakat mendapatkan pinjaman. Menurut dia, akan lebih efisien jika perbankan memberi kartu KUR untuk nasabah.

Metode ini sudah diterapkan beberapa bank. Dengan menggunakan kartu, pendaftarann lebih mudah karena sudah termuat informasi nasabah berikut kepemilikan usaha, baik sawah atau ternak yang dimiliki.

"Di kartu juga kelihatan kredit terakhir berapa, sudah lunas apa belum. Sehingga kalau mau pinjam buat 6 bulan lagi, selesai. Digesek, kemudian disalurkan lagi," kata Darmin.

Co-working Space Tumbuh Subur di Kawasan Pusat Bisnis.

Bisnis.com, JAKARTA - Konsep ruang kerja bersama atau coworking space menunjukkan tren yang meningkat, bahkan bisnis ini semakin gencar memasuki area pusat bisnis. Vice President Coldwell Banker Dani Indra Bhatara mengatakan coworking space cenderung lebih agresif memasuki gedung kantor, baik yang berdiri sendiri atau yang berada di kawasan mixed-use.

"Mereka [coworking space] sudah memilih lokasi yang prime, area central business district (CBD) karena mereka menyasar perusahaan yang ingin memilih lokasi yang baik, jadi mereka mengambil gedung-gedung dengan grade A," kata Dani kepada Bisnis, Rabu (27/2/2019). Dengan harga sewa gedung perkantoran di CBD yang sedikit pada 2019 ini, coworking space bisa memiliki bargain untuk mengambil gedung yang bagus dengan harga yang lebih murah, bahkan ada gedung perkantoran yang memberikan harga spesial untuk penyewa.

Dani mengatakan pertumbuhan coworking space memang mengalami sedikit pergeseran. Sebelumnya yang menyasar segmen komunitas tertentu, dengan menyewa gedung perkantoran, mereka bisa menyasar segmen yang lebih luas. Bahkan sudah banyak yang menggabungkan konsep coworking space dan virtual office. "Sekarang perkembangan ini sedikit bergeser. Coworking space ini bisa menyewa 2 lantai gedung perkantoran, bahkan ada yang menguasai banyak lantai dengan sistem satu lantainya bisa disewakan kepada perusahaan, tetapi perhitungannya tetap berdasarkan jumlah orang," jelas dia. Coworking space yang bertumbuh di gedung perkantoran juga semakin memudahkan perusahaan yang membutuhkan virtual office. Tanpa perlu memikirkan menyewa gedung, kelengkapan fasilitas kantor, dan interior ruangan, perusahaan yang ingin menyewa coworking space tinggal menghitung biaya sewa yang harus dikeluarkan setiap bulannya.

Bizhare Targetkan Pendanaan Rp 40 Miliar Tahun Ini.

JAKARTA, KOMPAS.com - CEO and Co-Founder Bizhare, Heinrinch Vincent mengatakan, pihaknya menargetkan bisa mendapat Rp 40 miliar dana segar untuk mendanai puluhan bidang usaha tahun ini.

Bizhare merupakan perusahaan rintisan (startup) yang bergerak di sektor equity crowdfunding
alias investasi urun dana.

"Target tahun ini Rp 40 miliar. Kami sedang mencari usaha yang kualitasnya bagus (untuk didanai)," kata Vincent ditemui di Jakarta Pusat, Sabtu (23/2/2019).

Vincent menerangkan, pihaknya fokus untuk mendanai bisnis waralaba dan perusahaan konvensional yang telah berdiri lebih dari dua tahun. Bizhare, katanya, tahun ini berencana mendanai 80 bidang usaha.

Pasalnya, 2018 lalu Bizhare baru bisa menyalurkan investasi ke 12 gerai bisnis yang tersebar di beberapa daerah. Seperti di Jakarta, Bekasi, Bogor, Lampung, dan Surabaya. Tahun lalu, pendanaan yang berhasil dikumpulkan Bizhare senilai Rp 6,2 miliar.

"Tahun ini mendanai 80 bisnis. Total pendanaan yang bisa kami berikan per usaha itu sekitar seratusan juta sampai Rp 10 miliar," sebutnya.

Dia menjelaskan, pendanaan bisnis Bizhare tersebut berasal dari investor baik ritel maupun perorangan yang berinvestasi. Mereka yang menanamkan modal bisa lewat bizhare.id dengan nominal paling kecil Rp 5 juta.

"Dari investasi itu nantinya dikonversi menjadi saham di perusahaan yang diinvest. Ada dividen yang diberikan, ada per bulan, per tiga bulan, per enam bulan," paparnya.

Bizhare sudah aktif menjadi platform urun dana pada April 2018 silam. Kini investor yang telah berinvestasi sudah mencapai 400 orang.

PenulisMurti Ali Lingga

EditorSakina Rakhma Diah Setiawan.