Swasta Diperbolehkan Bangun Hunian TOD Berskema KPBU.

Bisnis.com, SURABAYA-- Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) mendorong pengembang swasta untuk membangun hunian berkonsep transit oriented development (TOD) atau hunian terintegrasi dengan transportasi publik serta memanfaatkan skema Kerjasama Pemerintah Badan Usaha (KPBU) dalam membangunnya.

Dirjen Penyediaan Perumahan Kementerian PUPR Khalawi Abdul Hamid mengatakan bahwa pemerintah terus mempersiapkan skema KPBU untuk mendorong penyediaan perumahan dan mempersilakan pengembang swasta untuk menawarkan proyeknya guna mendapatkan skema tersebut.

“Hunian TOD bisa juga memanfaatkan KPBU. Itu sedang kami persiapkan. Kami harap pengembang swasta juga membangun TOD dan bukan hanya BUMN,” katanya pada acara peringatan puncak HUT Real Estate Indonesia (REI) ke-47 di Surabaya, Minggu (24/3/2019) malam.

KPBU perumahan adalah partisipasi sektor swasta dalam investasi penyediaan perumahan (khususnya rusunawa atau rusunami) bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) di atas lahan pemerintah berdasarkan perjanjian kerja sama antara pemerintah dan badan usaha. Skema ini sudah dijalankan untuk pembangunan infrastruktur seperti jalan tol dan bendungan.

Khalawi mengatakan bahwa pemerintah terus berupaya untuk meningkatkan penyediaan rumah dan tahun ini menargetkan pembangunan 1.250.000 rumah, atau meningkat dari target sebelumnya yang 1 juta unit.

Sebelumnya Wakil Sekjen DPP REI, Bambang Ekajaya menyambut baik ajakan PT KAI untuk membangun hunian berkonsep TOD di stasiun milik perusahaan kereta api tersebut.

Namun, dia berharap perlu ada payung hukum yang jelas dalam kerja sama tersebut. “Potensinya ini sangat besar, tetapi aturan mainnya harus clear, sehingga semua pihak pasti tidak ada yang dirugikan dalam hal ini,” ujarnya.

Bambang berharap kerjasama yang ditawarkan PT. KAI kepada pengembang swasta harus dirincikan secara jelas agar konsumen atau pembeli TOD dapat memahami kepemilikan dan keberpihakan lahan.

7 Mobil Kolaborasi Suzuki dengan Toyota, Apa Saja?

Liputan6.com, New Delhi - Kolaborasi Suzuki dan Toyota dipastikan akan menghasilkan model-model baru. Bahkan, beberapa model andalan masing-masing pabrikan akan dijual bersama-sama.

Lantas, model apa saja yang akan menjadi kolaborasi keduanya?

1. Vitara Brezza 

Toyota telah memastikan bahwa mereka akan rebadge salah satu SUV milik Suzuki, Vitara Brezza. Mobil yang rencananya akan dibangun di pabrik Toyota Kirloskar Motor India, akan hadir dengan satu pilihan mesin milik Suzuki, yaitu mesin diesel berkapasitas 1.5 liter. Vitara Brezza versi Toyota rumornya akan meluncur ke publik pada 2020 atau 2021.

2. Baleno 

Untuk model Suzuki yang akan hadir dengan emblem Toyota dalam waktu dekat ada Baleno. Baleno versi Toyota ini rencananya akan mulai mengaspal pada akhir tahun 2019 ini. Sama seperti Vitara Brezza, Toyota Baleno ini juga akan diproduksi di Toyota Kirloskar Motor, India.

Kemungkinan besar, Toyota Baleno ini akan hadir dengan dua pilihan mesin yaitu bensin 1.2 liter dan mesin diesel 1.3 liter. Untuk mesin bensin 1.2 liter akan dikombinasikan dengan 2 pilihan transmisi yaitu manual 5 percepatan dan otomatis CVT. Sedangkan mesin diesel akan dikombinasikan dengan sistem transmisi manual 5 percepatan.

3. Ertiga 

Ertiga merupakan nama baru yang berembus akan hadir dengan emblem Toyota. Kabarnya, mobil ini dipersiapkan oleh Toyota untuk diposisikan di kelas MPV di bawah Innova Crysta. Ertiga berlogo Toyota ini rencananya akan dipasarkan untuk pasar India dan Afrika.

4. Ciaz 

Bersamaan dengan rumor Ertiga versi Toyota, model Suzuki lainnya, Ciaz juga akan memakai emblem Toyota. Ciaz versi Toyota ini rencananya akan diposisikan untuk menggantikan penjualan dari Etios sedan. Sama seperti Ertiga, Toyota Ciaz juga akan dijual untuk pasar India dan Afrika. Sayangnya, belum ada info bocoran terkait spesifikasi yang akan digunakan oleh Toyota untuk Ciaz.

5. Corolla Altis 

Tidak hanya Suzuki yang memberikan model-model mobil terbarunya untuk Toyota, Toyota pun akan melakukan hal yang sama kepada Suzuki. Kabarnya, Toyota akan memberikan Corolla Altis kepada Suzuki. Namun, pemberian Corolla Altis untuk Suzuki tersebut baru akan dilakukan setelah tahun 2020 mendatang.

Rumor lainnya menyebutkan bahwa Suzuki akan menggunakan mesin sendiri pada Corolla Altis ini. Suzuki akan menggunakan mesin milik Ciaz yang berkapasitas 1.5 liter baik itu bensin ataupun diesel. Corolla Altis versi Suzuki ini kabarnya akan mulai dipasarkan pada akhir tahun ini.

6. RAV4 Hybrid

Toyota juga membuka peluang untuk memberikan RAV4 Hybrid kepada Suzuki untuk dipasarkan di Eropa. RAV4 sendiri saat ini menggunakan mesin bensin berkapasitas 2.5 liter yang digabungkan dengan 2 motor listrik sehingga menghasilkan tenaga 219 Tk. Sayangnya, belum ada informasi lanjutan mengenai kapan proyek Suzuki RAV4 electric ini akan dipasarkan.

7. Corolla Estate Hybrid 

Sama dengan RAV4 yang akan hadir dengan versi listrik untuk Suzuki. Toyota juga akan memberikan Corolla Estate bertenaga hybrid untuk Suzuki. Mobil tersebut kabarnya akan mengusung mesin hybrid berkapasitas 1.8 liter dan 2.0 liter. Untuk mesin 1.8 liter menghasilkan tenaga 120 Tk, sementara untuk mesin 2.0 liter akan menyemburkan tenaga hingga 177 Tk. Serupa juga dengan RAV4, kedua pabrikan tersebut juga belum memberikan konfirmasi kapan Corolla Estate versi Suzuki ini akan diproduksi.

Selain ketujuh mobil diatas, kedua pabrikan kabarnya juga sedang serius merancang untuk menghadirkan sebuah mobil LMPV yang akan dijual oleh Suzuki untuk di pasarkan di seluruh dunia. Lagi-lagi mereka masih tutup mulut terkait detail dari mobil tersebut. Toyota kabarnya juga akan membantu Suzuki untuk mengembangkan mobil khusus yang diperuntukkan untuk pasar India.

Sebenarnya, pada awal bulan ini Toyota juga sudah mulai menjual beberapa produk Suzuki di negara Kenya. Beberapa model tersebut yaitu Alto 800, Omni Cargo, Swift GA, Jimny GA, Ciaz GL, dan Vitara GL. Sebagian besar model tersebut diproduksi di negara India.

Sayangnya, hingga saat ini belum ada informasi terkait apakah kemitraan Suzuki dan Toyota tersebut akan berdampak juga untuk pasar Indonesia. Di Indonesia sendiri, Toyota menjalin kemitraan dengan Daihatsu dan telah menghasilkan beberapa model seperti Avanza-Xenia, Rush-Terios, Agya-Ayla, dan Calya-Sigra.

Sumber: Otosia.com.

Start Up Ini akan Bangun Ratusan Kampung Perikanan Digital.

JAKARTA, KOMPAS.com - Membangun sebuah perusahaan rintisan bisa jadi memang mudah. Kemudahan yang ditawarkan oleh teknologi membuat semakin banyak perusahaan-perusahaan rintisan atau start up kian menjamur di dalam negeri.

Namun, untuk mengembangkan sebuah start up menjadi lebih berdaya dan memiliki daya saing tak semudah membalikkan telapak tangan.

Pendiri sekaligus CEO eFishery Gibran Huzaifah mengatakan, bahkan dirinya sempat berada di masa ketika tidak ada investor yang tertarik untuk mendanai perusahaannya.

"Kami dulu di awal agak susah mendapatkan pendanaan, waktu itu kami tawar-tawarkan, belum ada yang mau," ujar dia di Jakarta, Rabu (20/3/2019).

Hingga akhirnya di satu titik, perusahaan yang dia bangun sejak tahun 2013 ini mendapat pendanaan oleh investor, dan terakhir pada 2018 lalu, eFishery mendapat pendanaan Seri A sebesar 4 juta dollar AS.

"Baru setelah itu banyak lagi yang datang nawarin dengan jumlah yang kira-kira sama atau malah lebih besar. Kita malah kesel, ke mana aja kemarin ibaratnya kaya mantan pacar yang ninggalin, pas udah sukses dia baru dateng. Ya money follow money lah," ujar Ghibran.

Kampung Digital Perikanan

Saat ini Gibran tengah membangun kampung perikanan digital. Dengan memulai membangun di wilayah Jawa Barat, di 10 kampung, dia akan mengembangkannya menjadi setidaknya 100 kampung dalam waktu 2 tahun.

"Kami maunya bisa 100 kampung tapi mungkin enggak bisa tahun ini. Tahun ini paling 25 kampung. Cuma 2 tahun ini targetnya 100 kampung digital," kata Gibran.

Dengan adanya kampung perikanan digital ini bisa semakin memajukan petani yang ada di daerah. Sebab, dengan berbagai terobosan teknologi otomatisasi pangan yang dia lakukan, petani jadi bisa mengatur banyaknya pangan dan waktu memberi pangan melalui aplikasi.

Menurutnya, hal tersebut bisa mempersingkat waktu panen para petani tambak yang tadinya 3 bulan sekali menjadi 2 bulan sekali.

"Pendapatan petani jadi meningkat dua kali lipat," ujar dia.

Untuk bisa mendapatkan hardware pangan otomatis tersebut, petani tambak perlu merogoh kocek hingga Rp 7,8 juta. Namun, mereka bisa menyewa dengan biaya Rp 300.000 per bulan.

Tak hanya menyediakan teknologi, kata dia, keberadaan eFishery pun memancing banyak lembaga keuangan untuk menyalurkan kredit ke para petani tambak.

Mulai dari bank-bank BUMN hingga fintech peer to peer lending, mereka bersedia memberikan pinjaman ke petani ikan karena perusahaan memiliki data panen ikan yang menjadi jaminan panen setiap dua bulannya.

"Awalnya juga bank enggak mau kasih pinjaman karena telalu berisiko, tapi setelah ada data, transaksi, jadi ter-manage. Kita juga bakal kasih asuransi pertama juga ke petani. Yang kayak gitu akhirnya bisa dinego karena ada data," ucapnya.

Sebagai catatan, eFishery merupakan perusahaan rintisan yang bergerak di bidang perikanan dengan mengandalkan teknologi berupa hardware untuk pemberian pangan secara otomatis sehinga mempermudah petani tambak udang dan ikan dalam menjadwal pemberian pangan melalui aplikasi.

Hingga saat ini, eFishery telah merangkul 1.200 nelayan di 22 provinsi di seluruh Indonesia.

PenulisMutia Fauzia

EditorBambang Priyo Jatmiko.

Disinggung dalam Debat Pilpres Ketiga, Apa Itu Stunting dan Dampaknya?

KOMPAS.com - Masalah stunting atau pertumbuhan tidak optimal disinggung dalam debat pilpres putaran ketiga tadi malam.

Menurut data Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas) tahun 2018, angka kejadian stunting di Indonesia 30,8 persen. Angka ini tergolong masih tinggi jika mengacu ambang batas maksimal Badan Kesehatan Dunia (WHO) yang menargetkan stunting 20 persen.

Caroline Riady, Wakil Presiden Direktur Siloam Hospitals Group mengatakan, 30 persen anak balita di Indonesia terancam kondisi stunting yang dapat menghambat pertumbuhan fisik maupun perkembangan kemampuan kognitif dan intelektual anak

Lantas, apa yang dimaksud stunting?

Stunting adalah kondisi di mana pertumbuhan anak terhambat sehingga memiliki perawakan pendek.

Kondisi ini muncul karena kebutuhan asupan nutrisi selama sembilan bulan di dalam kandungan tidak terpenuhi atau selama masa pertumbuhan kritis.

Para ahli menyepakati, stunting terbentuk dalam 1.000 hari pertama kehidupan anak sejak di dalam rahim.

"Penyebab utama stunting berasal dari 1.000 hari pertama kehidupan sejak awal kehamilan hingga anak berusia dua tahun," kata Dr. dr. Dian Novita Chandra, M. Gizi yang merupakan staf pengajar dari Departemen Ilmu Gizi FKUI.

Hal itu bisa karena kurangnya jumlah asupan makanan atau kualitas makanan yang kurang baik, misalnya kurangnya variasi makanan.

Selain makanan, kesehatan ibu selama kehamilan, pola asuh dan kesehatan anak, serta kondisi sosial, ekonomi dan lingkungan.

Dampak stunting sepanjang kehidupan

Gawatnya, kekurangan gizi pada masa anak-anak berdampak serius tidak hanya saat usia kecil anak, tapi berdampak pada sepanjang hidupnya.

Stunting memengaruhi kapasitas belajar pada usia sekolah, nilai dan prestasi sekolah, upah kerja pada saat dewasa, risiko penyakit kronis seperti diabet, morbiditas dan mortalitas, dan produktivitas ekonomi.

Jika tidak ditangani dengan baik, persoalan stunting yang masif dapat menganggu produktivitas nasional dan mengancam masa depan generasi muda dan bangsa. Stunting berdampak negatif pada daya tahan dan kecerdasan anak secara jangka panjang.

Studi yang dilakukan oleh McDonald CM dkk (2013) atas negara-negara di Asia, Afrika, dan Amerika Latin menunjukkan bahwa tingkat kematian anak yang mengalami stunting dan kekurangan berat badan tiga kali lebih besar ketimbang anak dengan gizi memadai.

Adapun studi yang dilakukan Grantham-McGregor dan Baker-Henningham (2005) menunjukkan bahwa di banyak negara, stunting berkaitan dengan rendahnya kemampuan kognitif anak dan performa mereka di sekolah.

"Jika kualitas sumber daya manusia Indonesia rendah akibat stunting, bonus demografi yang diprediksi akan dinikmati pada kurun 2030-2040 berpotensi menjadi petaka alih-alih karunia," imbuh Carolina.

Seperti disampaikan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), persoalan stunting diperkirakan dapat menyebabkan hilangnya 3 persen Pendapatan Domestik Bruto (PDB) Indonesia, atau sekitar Rp 300 triliun. Angka ini setara dengan 13,8 persen proyeksi pendapatan negara tahun 2019.

Diresmikan Jokowi, Bandara Depati Amir Dipersiapkan Jadi Bandara Internasional.

PANGKALPINANG, KOMPAS.com — Presiden Joko Widodo, Kamis (14/3/2019) pagi, meninjau Bandar Udara Depati Amir, Kota Pangkalpinang, Bangka Belitung.

Pengoperasian bandara ini berlangsung sejak 2017, tetapi belum sempat diresmikan Presiden Jokowi.

Pemerintah masih berencana mengembangkan terminal penumpang karena bandara itu masih kelebihan kapasitas.

Tiba di bandara menggunakan pesawat kepresidenan Indonesia-1 pukul 09.25, Presiden didampingi Ibu Negara Iriana langsung meninjau beberapa area bandara.

Jokowi sempat mendapatkan paparan soal pengembangan terminal penumpang bandara tersebut dari Direktur Angkasa Pura II Muhammad Awaluddin.

Beberapa area yang ditinjau Presiden di antaranya ruang kedatangan penumpang, ruang tunggu penumpang, hingga sejumlah fasilitas, salah satunya kursi pijat.

Presiden Jokowi sempat menyapa calon penumpang yang sedang menunggu pesawat di ruang tunggu.

"Mau ke mana, Pak?" tanya Jokowi kepada salah seorang calon penumpang.

"Mau ke Tanjung Pandang," jawab pria bernama Saparudin (75) itu.

Para penumpang juga bersalaman dan meminta foto bersama Jokowi.

Kepada wartawan, Presiden mengatakan, pemerintah mempersiapkan bandara tersebut untuk menjadi bandara internasional.

"Kan ini baru dibangun terminalnya. Nanti sayap kanan dibangun lagi dengan kapasitas 3 juta (penumpang), sayap kiri dibangun juga jadi 5 juta. Baru kita bicara masalah itu (menjadi bandara internasional)," ujarnya.

Presiden yakin pengembangan bandara itu akan mendongkrak pertumbuhan ekonomi di Bangka Belitung.

Selain mempersiapkan pembangunan kawasan ekonomi khusus, pemerintah juga mengembangkan sektor pariwisata di provinsi itu.

Dalam peninjauan ini, Jokowi ini didampingi oleh Gubernur Bangka Belitung Erzaldi Rosman, Menteri Koordinator Ekonomi Darmin Nasution, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi, Menteri Pariwisata Arief Yahya, dan Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko.

Waskita Karya Mulai Diversifikasi Lini Usaha.

Bisnis.com, JAKARTA -- PT Waskita Karya Tbk. bakal memulai diversifikasi di lini usaha investasi dengan membidik pengusahaan energi terbarukan, pengolahan sampah, dan air minum. Diversifikasi diharapkan membuat perseroan tidak lagi tergantung pada bisnis jalan tol yang saat ini masih dominan. Direktur Human Capital Management Waskita, Hadjar Seti Aji mengatakan perseroan kini telah tumbuh menjadi perusahaan kontruksi skala besar sehingga ketergantungan terhadap kontrak-kontrak dari lembaga pemerintah perlu diimbangi dengan kontrak yang diciptakan sendiri lewat investasi. Per akhir 2018 lalu, aset Waskita Karya telah mencapai Rp124,39 triliun.

Hadjar menambahkan, dalam beberapa tahun ke depan, pengusahaan jalan tol tidak lagi menarik seperti lima tahun terakhir yang mana perseroan sangat gencar mengakuisisi konsesi jalan tol di Jawa. Di samping itu, nilai paket pekerjaan konstruksi dari Kementerian Pekerjaan Umum & Perumahan Rakyat (PUPR) lanjutnya cenderung menurun dan tersebar ke badan usaha jasa konstruksi kelas menengah dan kecil. "Kami tidak bisa mengandalkan murni dari eksternal. Jadi kami harus mengkreasi market kita sendiri dengan cara investasi," jelasnya saat berkunjung ke redaksi Bisnis Indonesia, Senin (11/3/2019).

Menurut Hadjar, ada tiga bidang infrastruktur yang menjadi fokus perseroan dalam diversifikasi usaha. Ketiga bidang itu yakni energi terbarukan, pengolahan sampah, dan air minum. Dia menerangkan, perseroan tengah menjajaki kerja sama dengan pemerintah dalam pengembangan energi terbarukan yang berasal dari sampah atau pembangkit listrik tenaga sampah (PLTSa).

Inovasi Pembiayaan Diracik Untuk Akselerasi Pembangunan Infrastruktur di Daerah.

Bisnis.com, JAKARTA - Pemerintah mendorong percepatan pembangunan infrastruktur di daerah dengan menyediakan sejumlah inovasi bagi pembiayaan proyek infrastruktur. Pasalnya, di tengah keterbatasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) maupun Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) pembangunan infrastruktur tetap diperlukan untuk menjaga pertumbuhan ekonomi di daerah-daerah penopang perekonomian nasional. 

Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Makro dan Keuangan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Iskandar Simorangkir mengatakan salah satu kunci keberhasilan agar bisa keluar dari middle income trap country adalah dengan cara meningkatkan daya saing sekaligus peningkatan kualitas sumber daya  manusia (SDM). "Untuk meningkatkan daya saing, salah satu hal utama adalah dengan membangun infrastruktur," ujarnya di Jawa Timur, melalui keterangan resmi yang diterima Jumat (8/3/2019). 

Iskandar menegaskan kebutuhan infrastruktur tidak dapat dibangun dengan cepat melalui pendanaan dengan pola tradisional. “Kita perlu mencoba pola yang sudah dilakukan pemerintah pusat, diikuti oleh pemerintah daerah dengan inovasi-inovasi, misalnya dengan pinjaman daerah ataupun opsi-opsi lainnya," ujarnya. Dia mengatakan bahwa untuk memenuhi kebutuhan pembiayaan pembangunan infrastruktur, pemerintah saat ini mengoptimalkan 7 (tujuh) pos alternatif pembiayaan infrastruktur.

Tujuh pos pembiayaan tersebut yakni, Pertama, pasar modal, melalui Kontrak Investasi Kolektif (KIK), Dana Investasi Real Estat (DIRE), KIK Efek Beragun Aset (EBA), Dana Investasi Infrastruktur (Dinfra), dan obligasi daerah. Kedua, hibah dan Dana Alokasi Khusus (DAK). Ketiga, pinjaman melalui perbankan, kembaga keuangan non bank, pemerintah, ataupun lembaga yang mendapatkan penugasan seperti PT Sarana Multi Infrastruktur (PT SMI). Keempat, multilateral bank. Kelima, enviromental fund. Keenam, Kerja sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU), dan Ketujuh, hak pengelolaan terbatas / Limited Consession Scheme (LCS). "Misalnya pembangunan jalan tol, tidak mungkin pendanaan dari pusat bisa mengakomodir kebutuhan tersebut. Oleh karena itu, kita hadirkan inovasi seperti sekuritisasi dalam bentuk asset backed securities, bahkan kita tengah mencoba LCS yang sedang dikembangkan juga di berbagai daerah," ujarnya. 

Selain itu, peningkatan akses daerah terkait sumber-sumber pembiayaan juga dilakukan dengan memperhatikan prinsip kehati-hatian melalui tiga langkah nyata. Pertama, melalui perubahan Peraturan Pemerintah (PP) tentang Pinjaman Daerah melalui PP No.30/2011 menjadi PP No.56/2018. Kedua, pendampingan penerbitan obligasi daerah. Ketiga implementasi percepatan pemberian pinjaman daerah. 

Oleh sebab itu, pihaknya pun gencar melakukan sosialisasi terkait banyaknya inovasi pembiayaan tersebut yang bisa dimanfaatkan untuk Infrastruktur daerah, seperti melalui sejumlah seminar nasional untuk meningkatkan pemahaman Pemda atas sumber-sumber pendanaan non APBD tersebut. Wali Kota Batu, Dewanti Rumpoko mengapresiasi atas terselenggaranya sosialisasi dari pemerintah pusat tersebut di Kota Batu, karena kondisi infrastruktur di wilayahnya masih perlu ditingkatkan, di tengah tingginya pertumbuhan sektor pariwisata. "Melihat pesatnya pertumbuhan ekonomi melalui sektor pariwisata di Kota Batu, kami berharap dapat bekerja sama dengan pemerintah pusat memperbaiki tantangan ini," ujarnya. 

Namun demikian, Iskandar melanjutkan, bahwa pemerintah sebenarnya juga menyadari tantangan yang dihadapi Pemda untuk mengakses inovasi pembiayaan tersebut, khususnya pasar modal dan lembaga keuangan, masih rendah. "Oleh karena itu, arah kebijakan yang perlu dilakukan adalah dengan membuat regulasi yang mendukung, agar akses pemerintah daerah di pasar modal untuk mendapat pinjaman menjadi lebih mudah,” pungkas Iskandar. 

Hingga Maret, Modal Asing Masuk ke Indonesia Capai Rp 60 Triliun.

JAKARTA, KOMPAS.com - Bank Indonesia mencatat sampai 6 Maret 2019,modal asing yang masuk ke Indonesia (capital inflow) mencapai Rp 60 triliun.

Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo Jumat (8/3/2019), merinci modal asing yang masuk tersebut yakni Rp 50,2 triliun untuk pembelian SBN (Surat Berharga Negara) dan Rp 10,5 triliun dari saham.

Modal asing yang masuk terus meningkat dari Februari yang mencapai Rp 49,6 triliun. Angka ini jauh lebih tinggi pada periode yang sama tahun lalu.

Dia menyebutkan, pada periode Januari - Maret 2018 lalu, aliran modal asing keluar mencapai Rp 9,9 triliun.

"Tahun lalu malah outflow, tahun ini Alhamdulillah inflow," kata Perry.

Menurut Perry,  banyaknya modal asing yang masuk karena dipengaruhi oleh kepercayaan investor asing di pasar keuangan Indonesia yang terus meningkat dan berjalan baik.

"Investor dari dalam dan luar negeri terhadap ekonomi kita itu baik (kepercayaannya), dan imbal hasil aset dalam keuangan di dalam negeri juga baik," kata Perry.

Bakal Ada 11.000 Lowongan Kerja di BUMN, Lulusan SMA Bisa Daftar.

Jakarta - detikFinance - Perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) akan membuka 11.000 lowongan kerja. Lowongan ini dibuka sejalan dengan perayaan hari ulang tahun (HUT) Kementerian BUMN yang digelar dua bulan, Maret dan April 2019.

Lowongan yang dibuka berasal dari bermacam-macam BUMN. Lowongan tersebut akan diumumkan melalui web Kementerian BUMN yang terhubung ke web masing-masing BUMN. "Macam-macam, perkebunan, Pertamina, Himbara, pelabuhan. Beberapa sudah mulai," kata Kepala Biro Umum dan Humas Kementerian BUMN Wahyu Wibowo di kantornya, Senin (4/3/2019).

Corporate Secretary Bank Mandiri Rohan Hafas mengatakan, lowongan tersebut terbuka dari lulusan sekolah menengah atas (SMA). Lulusan itu, nanti akan menjalani pelatihan. "SMA bisa terus jadi vokasi selama setahun dan nanti jadi tenaga di berbagai BUMN," kata Rohan.
Rohan mengatakan, bahkan Bank Mandiri juga menarik pegawai dari lulusan pesantren.
"Kemudian beberapa ada dari pesantren. Lulusan pesantren itu akan vokasi lulus, nanti ada rekrut, yang kami sudah jalan sekarang sudah ada Bank Syariah Mandiri. Dari sekian aplikasi sudah ada 35 yang sudah menjadi karyawan, dan akan masuk program vokasi selama setahun," paparnya.
Wahyu Wibowo melanjutkan, berkarir di BUMN memiliki keuntungan. Lantaran, ikut berkontribusi untuk negara. Dari sisi gaji, kebanyakan di atas upah minimum provinsi (UMP).
"Gaji bermacam-macam, BUMN kan sizenya beda-beda, tapi kan minimal UMP, tapi sebagian besar BUMN pasti di atas UMP," terangnya.

Startup Ini Membidik 1,2 Juta Pencari Kerja.

JAKARTA, KOMPAS.com - Pelaku usaha rintisan atau startup yang menyajikan layanan lowongan pekerjaan berbasis online kian menjamur. Pemainnya tidak cuma dari dalam negeri saja, tapi juga dari luar negeri. Salah satunya adalah Kalibrr, perusahaan teknologi asal Amerika Serikat. Perusahaan ini sudah beroperasi di pasar lokal sejak Agustus 2016. Selain Indonesia, di periode yang sama, aplikasi tersebut juga sudah menjalankan bisnis di Filipina. Dan dua bulan lagi, tepatnya April nanti, segera meluncur di Vietnam. Ekspansi tersebut setelah Kalibrr resmi mendapatkan injeksi modal sekitar 4 juta dollar AS dari sejumlah investor teknologi, seperti Patamar Capital, Wavemaker Partners, Omidyar Network, Kickstart Ventures dan Y Combinator. Target bisnis Kalibrr tahun ini adalah bisa menjaring hingga 1,2 juta pencari kerja, naik dua kali lipat dari tahun sebelumnya.
Permata Indwita Setia Putri, Country Strategy & Program Management Head of Kalibrr mengklaim, aplikasi yang ditampilkan di pasar lokal ini, mempunyai nilai lebih ketimbang aplikasi sejenis. Sebab, Kalibrr menerapkan teknologi kecerdasan buatan atau artificial intellegent (AI). Berkat teknologi tersebut, para pencari kerja, tentu setelah mengisi data diri dan preferensi pekerjaan serta jabatan yang diinginkan, bakal diingatkan kembali oleh Kalibrr, soal jenis pekerjaan yang diminati dan sesuai dengan kriteria dari para pencari kerja. Sebaliknya, perusahaan yang sudah bermitra dengan Kalibrr, bisa mendapatkan calon pekerja yang sesuai dengan kriteria dan spesifikasi yang diharapkan. "Jadi tujuan kami adalah untuk membantu proses rekrutmen dan membantu perusahaan, maupun negara untuk mencapai kesuksesan," katanya, Rabu (27/2/2019). Supaya hasil yang diinginkan positif, yakni pencari kerja berpeluang mendapatkan pekerjaan dan sebaliknya perusahaan mendapat pekerja idaman, Kalibrr mensyaratkan pencari kerja mengisi identitas diri yang lengkap seperti yang ada di daftar riwayat hidup.
Setelah semua data terisi, lantas secara otomatis bakal muncul posisi dan perusahaan yang cocok dengan kriteria daftar riwayat hidup kandidat. Ia mengklaim, jumlah pencari kerja yang dipanggil untuk proses selanjutnya, yakni wawancara sekarang ini minimal sudah 74 persen. Melihat cara kerja dari Kalibrr, banyak perusahaan yang sudah bermitra dengan perusahaan tersebut. Saat ini, kata Permata, pihaknya sudah menggandeng lebih dari 500 mitra. Sebut saja Bank Mandiri, BNI, BCA, Bank Permata, Home Credit, Gojek, Shopee, Lazada, Tokopedia, Unilever dan masih banyak lainnya. Pendapatan Kalibrr sendiri berasal dari iklan lowongan kerja dari perusahaan yang bersangkutan. Tarifnya tergantung dari klasifikasi perusahaan. Seperti level start up hingga korporasi besar. Sayang, Permata tidak merinci target pendapatan Kalibrr tahun ini termasuk periode sebelumnya.

Pelabuhan Kuala Tanjung Bakal Tekan Biaya Logistik.

Liputan6.com, Jakarta - Pelabuhan Kuala Tanjung di Sumatera Utara akan diresmikan pada bulan ini. Keberadaan pelabuhan tersebut diharapkan membantu menekan biaya logistik dan menurunkan harga barang-barang khususnya di wilayah Sumatera.

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan, dengan kedalaman yang mencapai 16-17 meter Low Water Spring (LWS), Pelabuhan Kuala Tanjung bisa disandari kapal-kapal besar. Oleh sebab itu, pengoperasian pelabuhan diharapkan mampu menekan biaya logistik sehingga terciptanya efisiensi.

"Dengan penurunan biaya logistik nantinya bisa berdampak pada penurunan harga barang-barang sekitar 35 persen-55 persen. Selain itu, di pelabuhan ini juga bisa disandari cruise yang mampu membawa 3.000-5.000 wisatawan yang bisa mendorong pariwisata Indonesia, khususnya di daerah Sumatera Utara,” ujar dia di Jakarta, Minggu (3/3/2019).

Saat ini, Kuala Tanjung Multipurpose Terminal (KTMT)‎ telah dilengkapi dengan fasilitas kepelabuhanan yang lengkap dan modern dengan didukung sistem IT yang terintegrasi. Guna meningkatkan layanan kepada pengguna jasa dan meningkatkan kecepatan proses bongkar muat, KTMT akan dilayani Container Crane bertenaga listrik dengan kapasitas 45 Ton dan mampu meng-handle container dengan kapasitas 20 feet, 40 feet hingga 45 feet.

KTMT berkapasitas 600 ribu TEUs ini juga dilengkapi dengan dermaga 500x60 m, trestle sepanjang 2,8 km untuk empat jalur truk selebar 18,5 m serta dilengkapi rak pipa 4 line x 8 inch.

Selain itu, Terminal Multipurpose Kuala Tanjung juga didukung berbagai sarana dan prasarana infrastruktur bongkar muat modern dan canggih antara lain 3 unit Ship to Shore (STS) Crane, 8 unit Automated Rubber Tyred Gantry (ARTG) Crane, 21 unit truck terminal, dan 2 unit MHC serta Terminal Operating System (TOS) Peti Kemas maupun curah cair.

Pada tahap awal, KTMT yang dikelola oleh PT Prima Multi Terminal, perusahaan patungan antara Pelindo 1, PT Pembangunan Perumahan, dan PT Waskita Karya ini diharapkan bisa melayani ekspor hingga 600 kontainer setiap minggunya.

Telah ada sejumlah perusahaan berlokasi di KEK Sei Mangkei, diantaranya Unilever, Wilmar, PT Domas Agrointi Prima (Bakrie Group), Permata Hijau Group (PHG), dan P&G yang telah berkomitmen untuk melakukan ekspor dengan tujuan ke China, India, dan negara-negara di Asia melalui Pelabuhan Kuala Tanjung.

Pengiriman komoditas melalui Pelabuhan Kuala Tanjung menawarkan integrasi antara moda angkutan laut dan angkutan berbasis rel sehingga akan meningkatkan efisiensi serta menekan emisi karbon.

KTMT telah melakukan kegiatan ekspor perdana sebanyak 205 TEUs menggunakan Kapal Wan Hai 505 pada 27 Desember 2018. Kemudian pada 14 Februari 2019, KTMT melakukan kegiatan pengapalan ekspor yang membawa muatan 261 TEUs menggunakan Kapal Wan Hai 507. Komoditas ekspor berupa turunan CPO yang diangkut menggunakan Kapal milik Wan Hai Lines dengan ukuran panjang (LoA) 268 meter, berbobot 50.000 GT berkapasitas 4.500 TEUs yang melayani rute direct call intra Asia India menuju China.