Friday, February 22, 2019

Dana Asing Deras Masuk Indonesia, Hingga Februari Capai Rp 45,9 Triliun.

Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo ketika memberikan paparan kepada awak media di depan Masjid BI, Jumat (28/12/2018).


JAKARTA, KOMPAS.com - Bank Indonesia mencatat aliran masuk dana asing ke Indonesia per tanggal 21 Februari 2019 mencapai Rp 45,9 triliun. Setelah pada Januari 2019 lalu, mencapai Rp 33,72 triliun. Gubernur BI Perry Warjiyo mengatakan, nilai tersebut lebih besar dari total dana asing yang masuk tahun lalu. "Rp 45,9 triliun itu lebih besar dari keseluruhan inflow 2018. Tahun lalu keseluruhannya untuk setahun totalnya Rp 13,9 triliun," ujar Perry di gedung BI, Jakarta, Jumat (22/2/2019). Dana asing yang masuk terdiri dari dana yang masuk pada Surat Berharga Negara senilai Rp 33,9 triliun, saham sebesar Rp 11,3 triliun, serta Sertifikat Bank Indonesia sebesar Rp 1,1 triliun.
Derasnya aliran dana asing ini kata Perry, menunjukkan pandangan investor yang semakin positif terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia. "Peningkatan ini menunjukkan bahwa confidence investor baik dalam dan luar negeri terhadap kondisi ekonomi kita sangat baik," kata Perry. Hal ini terlihat dari harga saham yang terus meningkat dan lelang obligasi pemerintah selalu oversubscribe. "Dari aliran modal asing masuk yang cukup besar dan menunjukkan confidence, mendukung stabilitas nilai tukar rupiah," kata Perry.
Penulis : Ambaranie Nadia Kemala Movanita 
Editor : Erlangga Djumena

Wednesday, February 20, 2019

Jokowi Minta Pekerja Senior PTPN Diberi Lahan 1.000 Meter Persegi.

Presiden Joko Widodo ketika memberikan keterangan pers di Istana Merdeka, Sabtu 16 Februari 2019, terkait dukungan terhadap anak muda yang memiliki inovasi dan kreativitas.


JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo, Kamis (21/2/2019) siang, menerima Federasi Serikat Pekerja Perkebunan Nusantara (FSPBUN), di Istana Merdeka, Jakarta.
Organisasi FSPBUN ini beranggotakan para pekerja di PT Perkebunan Nusantara ( PTPN) I sampai XIV.
"Beliau mengundang para pengurus serikat pekerja untuk menanyakan apa sih persoalan-persoalan dari perkebunan," kata Menteri BUMN Rini Soemarno yang ikut mendampingi Jokowi dalam pertemuan itu.
Menurut Rini, Presiden sempat mendapatkan keluhan soal masalah kesejahteraan para pekerja.
Jokowi pun meminta Kementerian BUMN dan manajemen PTPN segera menindaklanjuti keluh kesah para pekerja ini. Bahkan Jokowi meminta agar para pekerja senior bisa mendapatkan lahan.
"Jadi bapak presiden meminta kepada saya untuk melihat bagaimana bila karyawan-karyawan dari perkebunan ini, yang sudah mengabdi 10 tahun ke atas, bisa mendapatkan lahan 1.000 meter persegi," kata Rini.
"Sehingga mereka mendapatkan ketenangan, tinggal di sana, punya tempat tinggal yang permanen, sehingga mereka juga komitmen untuk menjaga kebun-kebun ini," lanjutnya.
Menurut Rini, Presiden menekankan bahwa perkebunan nusantara sangat besar.
Oleh karena itu perkebunan nusantara harus bisa memberikan kesejahteraan kepada karyawan maupun sekeliling.
"Bagaimana keuntungan harus bisa dicetak dan masuk ke produk-produk hilir sehingga perkebunan nusantara nanti nilai tambahnya menjadi nilai lebih tinggi, keuntungan jadi lebih baik," kata Rini.

Monday, February 18, 2019

Era Industri 4.0, Anggaran Beasiswa Capai Rp 50 Triliun?

Menteri Koordinator bidang Kemaritiman (Menko Maritim), Luhut Binsar Pandjaitan memberi keterangan di kantornya, Jakarta, Senin (14/1/2019).


JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Koordinator Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan mengungkapkan, pemerintah sudah menyiapkan anggaran beasiswa mencapai Rp 50 triliun pada 2019.
Anggaran tersebut akan dipakai untuk mengirim mahasiswa lulusan strata 1 ke universitas-universitas terkemuka di berbagai negara.
"Tahun lalu Rp 46 triliun anggaran Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP) untuk mengirim lulusan mahasiswa S1 ke luar negeri," ujarnya dalam siaran pers, Jakarta, Rabu (19/2/2019).
"Puluhan ribu mahasiswa S1 kita dikirim ke universitas top-top di dunia. Untuk tahun ini anggarannya lebih dari Rp 50 triliun," sambungnya.
Menurut Luhut, pemerintah akan fokus kepada penyiapan SDM mulai 2019. Hal ini penting agar SDM Indonesia mampu berkompetisi secara aktif dalam menghadapi revolusi industri 4.0.
Pemerintah ujarnya, juga sudah memiliki strategi dalam menyongsong eraIndustri 4.0.
Mulai dari pengurangan materi pengajaran untuk melatih keahlian pada bidang pekerjaan yang bersifat rutin dan monoton hingga pengenalan aplikasi teknologi sejak dini.
Selain itu Luhut juga mengatakan, pemerintah memberikan pelatihan-pelatihan untuk meningkatkan keahlian dalam penguasaan teknologi, salah satunya di industri pariwisata.

"Indonesia perlu mengejar ketertinggalan dalam adaptasi industri 4.0, pemerintah juga mempunyai strategi pembangunan berfokus kepada penciptaan daya saing,” kata dia.

Sunday, February 17, 2019

4 Fakta Unicorn, Ciptakan Lapangan Kerja hingga Bantu UMKM.

Ilustrasi Startup


JAKARTA, KOMPAS com - Istilah Unicorn mungkin masih asing bagi sebagian orang. Tetapi sebenarnya, keberadaannya punya manfaat yang tak bisa dibilang kecil.
Bahkan masyarakat di era digital cukup dekat dengan para Unicorn ini,startup alias perusahaan rintisan yang bernilai di atas 1 miliar dollar AS.
Go-JekTokopediaBukalapak dan Traveloka adalah 4 Unicorn asal Indonesia yang kehadirannya penting di era digital saat ini.
Unicorn juga menjadi salah satu bahasan di debat calon presiden ke-2, Minggu malam. Berikut 4 fakta tentang Unicorn:
1. Ciptakan Lapangan Kerja
Keberadaan Unicorn tak hanya sekedar menguntungkan secara bisnis, namun juga memberikan manfaat kepada masyarakat.
Salah satunya yakni membuka lapangan kerja. Misalnya saja Go-Jek, membuka lapangan pekerjaan driver online. Saat ini jumlah driver Go-Jek sudah mencapai 1 juta driver.
Begitu pun dengan Tokopedia, Bukalapak dan Traveloka. Kehadiranya memunculkan pelaku-pelaku usaha baru sebagai mitra bisnis.
"Dalam 9 tahun terakhir ada 5 juta orang yang bergabung dengan Tokopedia, membangun dan mengembangkan bisnis mereka," kata CEO Tokopedia William Tanuwijaya acara DBS Asian Insight Conference, Jakarta, Kamis (31/1/2019).
2. Bantu UMKM
Manfaat Unicorn di Indonesia juga dirasakan oleh para pelaku usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM).
Teknologi yang dimiliki Tokopedia dan Bukalapak misalnya, menjembatani produk UMKM dengan para konsumennya.
Melalui e-commerce, konsumen bisa membeli produk UMKM yang diinginkan di manapun berada.
Begitu pun dengan Go-Jek melalui layanan Go-Food. Konsumen bisa memesan makanan dari warung atau toko makanan UMKM hanya melalui aplikasi ponsel.
3. Suntikan Triliunan Rupiah
Para Unicorn Indonesia memiliki daya tarik yang seksi dari sisi bisnis jangka panjang. Hal ini membuat para investor tak segan menyuntikan dana segar triliuan rupiah.
Tokopedia misalnya mendapatkan suntikan 1,1 miliar dollar AS, atau setara Rp 16 triliun pada Desember 2018 lalu. Dana itu berasal dari SoftBank Vision Fund dan Alibaba Group.
Sedangkan Go-Jek belum lama ini mendapat pendanaan Seri F dari Google, JD, Tencent, Mitsubishi Corporation dan Provident Capital.
Berdasarkan laporan yang dipublikasikan TechCrunch, nilai investasi yang diterima Go-Jek pada Seri F ini mencapai 920 juta dollar AS (sekitar Rp 13 triliun).
Sementara itu sebagaimana diilansir dari Cruchbase,Traveloka tercatat mengumpulkan 500 juta dollar AS dari 4 kali putaran pendanaan semenjak 12 November 2012.
Putaran pendanaan terakhir yang dilakukan oleh Traveloka yakni pada 27 Juli 2017 dengan investor Expedia sebesar 350 juta dollar AS.
4. Ekspansi ke Luar Negeri
Unicorn asal Indonesia tak hanya jago kandang. Kini beberapa di antaranya bahkan sudah ekspansi ke sejumlah negara di Asia Tenggara.
Go-Jek misalnya sudah mengaspalnya Go-Jek di tiga negara Asia Tenggara yakni Vietnam, Thailand dan Singapura. Rencananya Go-Jek juga akan masuk ke Filipina.
Begitu juga dengan Traveloka yang sudah beroperasi di Indonesia, Malaysia, Filipina, Thailand, Singapura, dan Vietnam. 
Asia Tenggara menjadi pasar yang menjanjikan bagi Traveloka karena populasi mencapai 620 juta jiwa dan masyarakat kelas menengah yang terus tumbuh.
Bahkan pasar perjalanan online Asia Tenggara diprediksi naik dari 26,6 miliar dollar AS pada tahun 2017 menjadi 76,6 miliar dollar AS pada tahun 2025.

Friday, February 15, 2019

Mulai Juli, SPP SMA dan SMK Negeri di Jatim Gratis.

Mulai Juli, SPP SMA dan SMK Negeri di Jatim Gratis


Surabaya - detikNews - Gubernur Khofifah Indar Parawansa mengatakan mulai bulan Juli nanti, pembayaran SPP untuk SMA dan SMK Negeri di Jatim bisa gratis. Anggarannya pun telah tersedia.
"SMA dan SMK Negeri gratis sudah ada anggarannya, mulai Juli, mulai tahun ajaran 2019 sampai 2020 untuk negeri," ujar Khofifah di Kantor Gubernur Jatim Jalan Pahlawan Surabaya, Jumat (15/2/2019).
Sementara itu, Khofifah mengaku pihaknya tengah membahas rencana anggaran untuk penggratisan seragam bagi siswa SMA dan SMK. Namun pembahasan ini baru untuk sekolah negeri di Jatim.

"Kita juga finalisasi membahas soal anggaran untuk seragam. Jadi kan basis yang kita siapkan adalah untuk sekolah negeri," lanjutnya. 
Untuk penggratisan seragam nanti, Khofifah mengatakan sedang menyiapkan konsep baru. Yakni akan memetakan sekolah mana yang membutuhkan, juga mana yang tidak terlalu membutuhkan dan ingin berbagi.
Dia melihat ada sekolah yang kemampuannya sudah baik, dan ingin berbagi seragam untuk sekolah lain yang lebih membutuhkan.

"Kita tahu bahwa banyak sekolah-sekolah, misalnya yang siswanya itu bahkan ingin berbagi. Oleh karena itu kita sedang menyiapkan format, misalnya yang membutuhkan saja yang bisa mengakses itu. Sehingga yang lain bisa dishare kepada saudara-saudaranya di SMA atau SMK yang membutuhkan," pungkasnya.

Lepas Ketergantungan ke Singapura, 7 Pelabuhan Ini Bakal Jadi Hub Internasional.




JAKARTA - Bisnis.com - Pemerintah berencana menetapkan tujuh pelabuhan sebagai hub internasional untuk mengurangi ketergantungan terhadap Singapura yang selama ini menjadi pelabuhan alih muat atau transshipment kargo ekspor Indonesia. 
 
Tujuh pelabuhan itu mencakup Belawan/Kuala Tanjung (Sumatra Utara), Tanjung Priok (DKI Jakarta), Kijing (Kalimantan Barat), Tanjung Perak (Jawa Timur), Makassar (Sulawesi Selatan), Bitung (Sulawesi Utara), dan Sorong (Papua Barat).
 
Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional Bambang Brodjonegoro mengatakan tujuh pelabuhan itu selama ini dilalui kapal tol laut domestik dan akan dioptimalkan pula menjadi pusat konsolidasi barang-barang ekspor. 
 
Pemerintah juga akan memastikan keberadaan kawasan industri yang terintegrasi dengan pelabuhan hub tersebut. Kawasan industri itu bisa berada di dekat pelabuhan, dapat pula berada jauh, tetapi terkoneksi dengan pelabuhan melalui jaringan kereta api, jalan tol, atau pun jalan raya yang memadai. 
 
Keberadaan kawasan industri akan menjamin volume muatan yang cukup sehingga pelayaran yang memiliki rute langsung (direct call) ke negara tujuan ekspor akan tertarik singgah.
 
"Intinya kami ingin mengurangi dominasi Singapura yang menjadi hub. Kalau bisa, hub yang selama ini di Singapura bisa dipindahkan ke pelabuhan-pelabuhan di Indonesia," ujarnya di kantor Kemenko Maritim, Jumat (15/2/2019). 
 
Menurut Bambang, pelayanan dan tarif kepelabuhanan di tujuh hub itu akan distandardkan sehingga tidak ada perbedaan lagi. Layanan Pelindo I, II, III, dan IV nantinya tergabung dalam sistem operator pelabuhan terintegrasi.  "Semua Pelindo harus kerja sama," tuturnya.
Bambang mengatakan tujuh pelabuhan hub internasional yang terintegrasi dengan kawasan industri itu nantinya akan dipayungi oleh peraturan presiden. Menurut rencana, Perpres akan terbit akhir Maret. 

Monday, February 11, 2019

Jokowi Minta Pemda Bangun Jalan ke Kawasan Potensial.

Jokowi Minta Pemda Bangun Jalan ke Kawasan Potensial


Jakarta, CNN Indonesia -- Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta para kepala daerah, baik di tingkat provinsi, kabupaten, hingga kota agar meneruskan pembangunan infrastruktur dasaryang telah dibangun pemerintah pusat ke kawasan potensial di masing-masing daerah. 
Ia menyontohkan, bila daerah tersebut memiliki kawasan wisata, maka para kepala daerah perlu membuat akses jalan yang bisa menghubungkan kawasan tersebut dengan infrastruktur dasar, misalnya dari jalan tol Trans Jawa. 
"Tolong tol ini disambungkan dengan kawasan-kawasan wisata yang ada di daerah," ucap Jokowi di sela perhelatan hari ulang tahun Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) di kawasan Sudirman, Jakarta Pusat, Senin (11/2) malam.

Namun, sambungnya, bila pemerintah daerah tidak bisa memenuhi keinginan pemerintah pusat, maka ia meminta daerah tak sungkan untuk segera mungkin mengadu ke pusat. Tujuannya, agar pemerintah pusat juga bisa menyumbang gagasan terkait proyek tersebut. 
Misalnya, dengan turut memikirkan kelayakan proyek hingga skema pembiayaan yang mungkin diterapkan. "Tapi kalau tidak sanggup, tolong sampaikan ke Menteri PUPR (Basuki Hadimuljono) agar dibangun pemerintah pusat. Ya tapi jangan semuanya dibangun pemerintah pusat juga," katanya. 
Mantan gubernur DKI Jakarta itu mengatakan daerah perlu turut berperan aktif dalam membangun akses jalan ke masing-masing kawasan wisata yang dimiliki agar pembangunan yang dilakukan pemerintah pusat bisa benar-benar terasa dampaknya ke pertumbuhan ekonomi daerah.

Sebab, ketika kawasan wisata di suatu daerah memiliki akses jalan yang baik, maka kawasan itu diyakini akan berkembang pesat dan memunculkan potensi ekonomi. Misalnya, dengan lahirnya Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di kawasan tersebut. 
"Kenapa kami bangun infrastruktur besar-besaran? Ya jalan tol lah, bandara, pembangkit listrik, dan lainnya? Ya agar ada manfaatnya," ungkapnya. 
Lebih lanjut, menurutnya, bila kawasan wisata di daerah bertumbuh maka dampaknya bisa terasa hingga ke tingkat nasional. Misalnya, ketika suatu kawasan wisata terhubung jalan yang mulus, maka para wisatawan baik domestik maupun mancanegara bakal menyerbu kawasan tersebut.

Apalagi, Jokowi mengklaim, Indonesia masuk dalam 10 besar negara yang wajib dikunjungi pada tahun lalu. Bahkan, Indonesia menempati posisi enam besar sebagai negara terindah di dunia. 
"Nanti devisa dari sektor ini semakin meningkat, bahkan 2018 kemarin, devisa pariwisata seingat saya sudah mencapai US$17 miliar, itu sudah kalahkan (sumbangan devisa dari ekspor) CPO yang dulu paling tinggi," pungkasnya.