Palangka Raya Siapkan Konsep Penguatan Sebagai Calon Ibu Kota Baru.

Bisnis.com, PALANGKA RAYA--Dewan Riset Daerah Provinsi Kalimantan Tengah sedang menyiapkan konsep penguatan bagi provinsi ini sebagai calon lokasi kepindahan Ibu kota Negara Republik Indonesia dari Jakarta yang dinilai daya dukung lahan sudah tidak memadai.

Ketua Dewan Riset Daerah (DRD) Kalteng Sulmin Gumiri pada rapat kerja di Palangka Raya, mengatakan pihaknya sudah mengumpulkan para periset guna menyiapkan kajian komprehensif dan riset berbagai aspek.

“Penyiapan konsep juga penguatan daerah penyangga meliputi 14 kabupaten/kota di provinsi dengan luas wilayah terbesar di Indonesia saat ini bersama Kaltim,” katanya Jumat (17/5/2019)

Konsep penguatan Kalteng sebagai calon Ibu kota Negara tetap berorientasi pada visi-misi Gubernur Kalteng yang diberi label “Kalteng Berkah” yaitu bagaimana penguatan kebijakan dan program-program prioritas dalam membawa provinsi ini pada arah kemajuan hingga sejajar daerah yang sudah maju di Tanah Air.

Penguatan program tentu dengan tetap memperhatikan dan mengedepankan karakteristik dan keunggulan lokal daerah.

Gubernur Kalimantan Tengah Sugianto Sabran menyatakan harapan besar kepada kalangan perguruan tinggi dan DRD Kalteng untuk menyiapkan konsep inovasi untuk dapat diimplementasikan pada 14 kabupaten/kota se-Kalteng.

“Dalam membuat kebijakan dan program dengan syarat utama harus berbasis riset dan hasil kajian dari kalangan akademisi dan tim ahli. Saya tidak mau dengar kalau ada bupati/wali kota yang berbuat hanya untuk pencitraan saja,” kata Gubernur Sugianto Sabran saat mengukuhkan DRD Kalteng di Palangka Raya, beberapa waktu lalu.

Ibu Kota Pindah, Jakarta Bisa Makin Bersaing dengan Singapura.

JAKARTA, KOMPAS.com — Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) meyakini pemindahan ibu kota tidak akan mengganggu tingginya pertumbuhan ekonomi di Jakarta. Menteri PPN/ Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro meyakini, Jakarta justru bisa semakin meningkatkan potensinya sebagai pusat bisnis, keuangan, dan perdagangan sehingga bisa bersaing dengan kota-kota besar di negara kawasan, seperti Kuala Lumpur, Bangkok, Manila, bahkan Singapura. Pasalnya, kontribusi pemerintahan terhadap keseluruhan kegiatan perekonomian Jakarta paling tinggi hanya 20 persen. Sementara sektor swasta mendominasi, jadi motor penggerak perekonomian Jakarta kali ini.

"Selain itu pemerintahan Jakarta akan tetap di Jakarta. Jadi intinya pertumbuhan ekonomi Jakarta akan tetap tinggi karena digerakkan oleh sektor swasta, dan penduduknya yang pindah cuma 1,5 juta orang. Sementara Jakarta itu penduduknya 10,3 juta orang kemudian kalau Jabodetabek itu hampir 25 juta, itu yang akan membuat pertumbuhan ekonomi Jakarta tetap tinggi," ujar Bambang di Jakarta, Senin, (13/5/2019). Tak hanya itu, Bambang pun meyakini pemindahan ibu kota bisa semakin menggairahkan industri properti Jakarta. Sebab, pihak swasta bisa menyewa gedung-gedung pemerintah yang ditinggalkan melalui skema Kerja Sama Pengelolaa (KSP). Fungsi dari gedung-gedung pemerintahan pun bisa dimaksimalkan. Bambang menilai, pemindahan ibu kota bisa meningkatkan daya saing Jakarta sebagai pusat bisnis dengan kota-kota besar negara kawasan Asia Tenggara. "Sekarang ini kan (Jakarta) hanya menjadi pusat di Indonesia aja," ujar dia.

Sementara jika rencana pemindahan ibu kota sudah terealisasi, daerah-daerah yang berada di sekeliling ibu kota baru bisa turut mendapatkan imbas kondisi perekonomian yang lebih baik. Hal tersebut diharapkan juga terjadi di tingkat nasional. Sebab, lokasi ibu kota baru yang terletak di kawasan Indonesia bagian tengah membuat rentang kendali pemerintahan yang akan lebih efisien dibandingkan Jakarta yang berlokasi di wilayah Indonesia bagian barat.

Pasuruan Jadi Target Penuhi Swasembada Bawang Putih 2021.

detikFinance

Jakarta - Kementerian Pertanian (Kementan) optimistis Indonesia dapat memenuhi kebutuhan bawang putih nasional dalam beberapa tahun ke depan atau tepatnya swasembada di tahun 2021. Pasalnya beberapa daerah di Indonesia cocok untuk melakukan budidaya bawang putih, salah satunya Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur.
Kepala Bagian Produksi Hortikultura dan Perkebunan Pasuruan, Dodi Setiawan mengatakan Pasuruan memiliki sekitar 3.000 hektare lahan yang cocok untuk bawang putih. 
Pasuruan memang dulunya sentra produksi bawang putih dan mulai tahun 2019, petani menanam kembali karena harga dan kebijakan pemerintah yang benar-benar mendukung. Kecamatan Tutur dan Tosari merupakan wilayah pengembangan di Pasuruan.
"Lahan bawang putih kami sekarang ini yang biasa ditanam kentang, supaya tidak terus menerus kentang, bawang putih bisa jadi alternatif juga. Di Kecamatan Tutur sendiri sudah 100 hektare ditanami bawang putih. Penanaman ini dilakukan importir dari kewajiban tanamannya 5%," ujar Dodi dalam keterangan tertulis, Sabtu (11/5/2019).
Menurut Dodi, hingga ini sudah ada 5 importir yang sudah melakukan wajib tanam. Hal itu pun mendapat dukungan dari petani guna melakukan rotasi tanaman untuk menjaga kesuburan lahan.
"Petani juga semangat karena harga bawang putih saat ini sangat menguntungkan petani," ujarnya.
Salah seorang petani bawang putih, Suyi (55) mengatakan pada Februari 2019 menanam bawang putih, bermitra dengan salah satu importir. Ia menanam bawang putih sekitar 3.450 meter dan ditargetkan panen bulan Juni mendatang.
"Tahun ini kami masih menanam sedikit karena takut rugi. Sekarang ini bawangnya agak bagus, buahnya agak besar. Saya lumayan puas. Nanti nanam lagi satu hektare," kata Suyi di lahan bawang putihnya di Desa Kayukebek, Kecamatan Tutur, Pasuruan.
Suyi menjelaskan, saat ini produksi bawang putih di lahannya hanya mampu menghasilkan 8 ton per hektare. Namun, bisa meningkat menjadi 15-20 ton per hektare jika penanganannya maksimal. 
"Karena ini kerja sama dengan perusahaan (importir), hasil panennya nanti dibelinya dengan harga Rp 15 ribu/kg," jelasnya.
Sementara itu, dari pihak importir, Cahyono mengatakan harga Rp 15 ribu/kg itu bukan kondisi basah, tapi kondisi mamel (posisi setengah kering) yang sudah dijemur sekitar 10 hingga 15 hari.
"Kalau posisi basah cabut itu kita hargai sekitar Rp 11.700/kg. Soal kerja sama kita 30-70 setelah pengembalian bibit. Jadi bibit kita kasih, tapi tidak sepenuhnya dari perusahaan," ujarnya.
Cahyono mengakui di tahun 2019 mendapat kewajiban tanam bawang putih dari Kementan seluas 150 hektare. Namun penanaman baru terealisasi seluas 21 hektare.
"Kami terus perluas lahan penanaman bawang putih. Petani di wilayah Tutur ini sangat antusias, jadi kami optimis bisa bantu pemerintah wujudkan swasembada," ujarnya.

Bukit Soeharto vs Gunung Mas, Mana yang Cocok Jadi Ibu Kota?

Jakarta, CNBC Indonesia - Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah meninjau dua lokasi yang digadang-gadang bakal jadi ibu kota baru RI. Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Basuki Hadimuljono, yang ikut dalam rombongan Presiden mengungkapkan plus minus dua lokasi tersebut.
Lokasi pertama, yakni di Kalimantan Timur (Kaltim) tepatnya di kawasan Bukit Soeharto yang berada di antara Balikpapan dan Samarinda. Di lokasi tersebut, Basuki menyebut terdapat laut yang berjarak 15-20 Km dari tepi daratan.
"Kemudian daratan dengan kondisi topografi yang perbukitan," kata Basuki di kantornya, Jumat (10/5/2019).
Adapun prasarana jalan di sekitar Bukit Soeharto menurut Basuki sudah cukup memadai. Terlebih, saat ini sedang dibangun Tol Balikpapan-Samarinda yang merupakan tol pertama di Kalimantan.
"Prasarana jalan sudah ada jalan tol, sehingga kesiapan untuk kehidupan perkotaan positif di situ. Tapi di sana juga lahannya ada batu bara," urainya.
Sementara itu, lokasi kedua yang sudah ditinjau, yakni di Kalimantan Tengah (Kalteng), tepatnya di kawasan Gunung Mas. Di lokasi tersebut, Basuki menyebut bahwa banyak perhutanan yang masih rindang.
"Hutannya masih asli. Jalan nasionalnya sudah kita bangun, bagus. Tapi dia jauh dari kota, sehingga perlu prasarana dasar yang lebih dari Kaltim," tandasnya.
Hingga saat ini, belum ada keputusan lokasi mana yang bakal ditetapkan sebagai ibu kota baru. Basuki menegaskan masih perlu berbagai pertimbangan sebelum presiden mengambil keputusan.
"Dua-duanya ya ada pertimbangan soal sosial budayanya. Sosial budaya di Kalteng dan Kaltim mungkin beda, nah ini harus dikaji dulu oleh Bappenas. Menerima 1,5 juta orang kan enggak gampang oleh masyarakat setempat. Itu harus dipelajari," pungkasnya.

Konsisten, Kementan Jalankan Aturan Wajib Tanam Bagi Importir Bawang Putih.

KOMPAS.com – Dalam rangka tercapainya target swasembada bawang putih, Kementerian Pertanian (Kementan) menegaskan untuk tetap konsisten menerapkan kebijakan wajib tanam bagi importir bawang putih. Upaya tersebut juga merupakan upaya Kementan melepaskan ketergantungan akut terhadap impor bawang putih. Meski demikian, pemerintah masih membuka peluang impor bawang putih konsumsi bagi para importir sampai tahun 2021. Tentang hal ini, Kepala Sub Direktorat Bawang dan Sayuran Umbi, Direktorat Jenderal Hortikultura Kementan Muh Agung Sunusi menegaskan sampai saat ini pihaknya belum menerima pengajuan rekomendasi impor dari Perum Bulog. Pihaknya juga membantah memberi keistimewaan kepada pihak-pihak tertentu. “Ada pihak yang menuding Kementerian Pertanian seolah memberikan keistimewaan kepada Perum Bulog dibanding importir bawang putih lain. Tudingan tersebut salah besar dan tidak beralasan," ungkap Agung sesuaia rilis yang Kompas.com terima, Rabu (8/5/2019). Agung menambahkan, Kementan masih dan akan selalu on the right track menegakkan aturan dan tak ada hal pengistimewaan. “Lagipula perlu diketahui, sampai sekarang ini belum ada pengajuan Rekomendasi Impor Produk Hortikultura (RIPH) bawang putih dari Bulog. Bagaimana mau dibilang mengistimewakan?" lanjutnya. Menurut Agung, munculnya anggapan adanya pengistimewaan tersebut dinilainya karena ada oknum yang kurang memahami peraturan secara utuh. Dalam Peraturan Menteri Pertanian nomor 38 tahun 2018 jelas diatur persyaratan importir bisa diterbitkan rekomendasi impornya, salah satunya telah melaksanakan wajib tanam di dalam negeri dan menghasilkan produksi produksi sekurang-kurangnya 5 persen dari volume pengajuan rekomendasi impornya. "Sementara dalam hal stabilisasi pasokan dan harga, impor bisa dilakukan oleh BUMN, contohnya Perum Bulog setelah mendapatkan penugasan dari Menteri BUMN dan melalui Rakortas," terangnya. Hal tersebut sesuai dengan Perpres 48 tahun 2016 tentang Penugasan Kepada Perusahaan Umum (Perum) Bulog dalam Rangka Ketahanan Pangan Nasional.
Lebih jauh, Agung menjelaskan hingga saat ini peraturan terkait importasi hortikultura termasuk bawang putih memberikan kewenangan kepada Kementan untuk menerbitkan RIPH. Sementara itu, kewenangan menerbitkan Surat Persetujuan Impor (SPI) berada di tangan Kementerian Perdagangan.  “Aturan kewenangannya sudah jelas, Kementan mengeluarkan rekomendasi dan Kemendag di persetujuan impornya. Batasan masing-masing sudah jelas dan tidak bisa dicampur aduk," ungkap Agung.  Oleh karena itu, Agung menegaskan tidak ada aturan yang diskriminatif apalagi dianggap menyengsarakan masyarakat. Ia mengatakan bahwa Kementan akan terus mengevaluasi para importir dalam menjalankan kewajiban tanamnya.  "Tentunya berlaku aturan reward and punishment," pungkas Agung.
Penulis : Alek Kurniawan
Editor : Mikhael Gewati